RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP)

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

KOTA CIREBON 2005-2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana pembangunan merupakan suatu hal yang tidak bisa

dilepaskan dari mekanisme penyelenggaraan pemerintahan, termasuk di

dalamnya pemerintahan daerah. Rencana pembangunan saat ini baik di

level nasional maupun di level lokal (provinsi maupun kabupaten) terdiri dari

dua macam, yaitu RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) selama

20 (dua puluh) tahun dan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka

Menengah) selama 5 (lima) tahun, sebagaimana masing-masing termaktub

dalam UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional 2005—2025, sedangkan keharusan membuat RPJM

tercantum di dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2005 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004—2009.

Rencana pembangunan dalam era otonomi daerah ditujukan untuk

menciptakan atau memperkuat pemerintah daerah sehingga semua aktivitas

yang berkaitan dengan daerah dapat direncanakan, diorganisasikan, dan

dilaksanakan dengan kemampuan daerah sendiri. Selain itu dari sudut

pandang masyarakat, pemerintah daerah lebih dekat daripada pemerintah

pusat sehingga pemerintah daerah dianggap lebih mengetahui informasi,

program, atau kebijakan yang sesuai dengan masyarakatnya.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi tersebut, pemerintah daerah

dituntut untuk memenuhi prinsip-prinsip “good local governance” yaitu

transparansi, demokrasi, penghormatan HAM, akuntabilitas, keterbukaan,

penataan hukum, partisipasi masyarakat, dan sebagainya. Hal ini sangatlah

lebih baik disesuaikan dengan situasi, kondisi, budaya, dan

kemampuan/potensi daerah masing-masing.

Kondisi geografis yang strategis merupakan salah satu keuntungan

bagi Kota Cirebon, terutama dari segi perhubungan dan komunikasi.

Seperti diamanatkan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana dalam salah

satu ayatnya menyebutkan setiap pemerintahan di daerah memiliki

kewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)

yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam

jangka waktu selama 20 tahun. Didalam peraturan peralihan bahwa setiap

daerah wajib memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang

selanjutnya dijewantahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah dengan jangka waktu pembangunan selama 5 tahun.

Dengan lahirnya RPJP akan menjadi suatu pegangan bagi

masyarakat dan pemerintah Kota Cirebon dalam melakukan pembangunan

Jangka Menengah maupun pembangunan Jangka Panjang.

1.2 Tujuan dan Sasaran RPJP

Penyusunan RPJP bertujuan untuk:

1.      Menciptakan sinergitas pembangunan di Kota Cirebon antar SKPD, dunia usaha dan masyaraakat sipil para pemangku kepentingan (Stakeholders), dan antar sektor pembangunan.

2.      Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daera.

3.       Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, Sedangkan sasaran yang hendak dicapai dalam penyusunan pengendalian Rencana Pembangunan Jangka Panjang ini adalah tersusunnya Visi dan Misi pembangunan serta arah pembangunan daerah Kota Cirebon.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan RPJP

Dasar hukum penyusunan RPJP ini adalah sebagai berikut:

1.      Undang-Undang No. 25 Tahun 2004, Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

2.      Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah.

3.      Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah.

4.      Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga

5.      Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.

6.      Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025.

7.      Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851).

8.      Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Salinan, Tambahan LembaranNegara Nomor 4421).

9.      Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (RUTR)

10.  Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578).

11.  Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

12.  Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.

13.  Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

14.  Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 No. 2 seri D) Jo. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 13 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 20 seri D.

15.  Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050/2020/SJ, tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP daerah dan RPJM Daerah.Peraturan Daerah Provinsi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana

16.  Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E);

1.4 Hubungan RPJP dengan Perencanaan lainnya

1.4.1 Prinsip Dasar

Prinsip-prinsip yang dipergunakan dalam penyusunan RPJP Kota

Cirebon adalah:

1.      Keadilan dan Sinergitas

Penyusunan RPJP memperhatikan prinsip keadilan guna mengurangi kesenjangan dan menciptakan sinergitas

2.      Mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah

Penyusunan RPJP Kota Cirebon mempertimbangkan kemampuan

keuangan daerah dan menggali potensi pendanaan dari masyarakat dalam penentuan prioritas program dan kegiatan pembangunan.

3.      Integratif dan Aspiratif

Penyusunan RPJP Kota Cirebon mengintegrasikan kebijakan pemerintah dengan aspirasi dari masyarakat yang berkaitan dengan upaya pencapaian visi dan misi Kota Cirebon.

4.      Partisipatif

Penyusunan RPJP Kota Cirebon dilaksanakan dengan prinsip perencanaan partisipasif yang melibatkan seluruh stake holder pembangunan baik unsur pemerintah daerah maupun masyarakat.

1.4.2 Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Cirebon

disusun melalui pendekatan perencanaan partisipatif dengan

mengedepankan proses evaluasi, proyeksi / estimasi dan analisis terhadap

faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung

maupun tidak langsung terhadap pembangunan Kota Cirebon.

Penyusunan RPJPD Kota Cirebon 2005-2025 melalui berbagai tahap

dialog sektoral maupun dialog umum yang melibatkan berbagai stakeholder

kunci dari pihak pemerintah propinsi, pemerintah Kota, Dunia Usaha,

Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat serta masyarakat.

Penyusunan dokumen RPJPD Kota Cirebon 2005-2025 juga telah

melalui tahap konsultasi publik melalui sosialisasi serta penjaringan aspirasi

masyarakat melalui penyebaran angket dalam FGD (Focus Group Discusion)

dalam beberapa waktu ke belakang,serta dibuka kesempatan bagi

masyarakat untuk memberikan masukan di website BAPPEDA Kota Cirebon.

Proses penyusunan RPJP Kota Cirebon dilakukan dengan langkahlangkah

sebagai berikut :

1.      Penyiapan Rancangan Awal RPJP; dilakukan oleh BAPPEDA dengan menggunakan fihak ke III, dan sebagai hasil pengadaan barang dan jasa telah ditunjuk PT Daya Cipta Dianrancana sebagai konsultan

2.      Penyusunan Rancangan Awal RPJP; dilakukan oleh BAPPEDA bekerja sama dengan Tim Konsultan dan FGD dengan tokoh akademik dari Perguruan Tinggi, tokoh LSM, SKPD di Kota Cirebon dan tokoh masyarakat

3.      Pelaksanaan Penjaringan Aspirasi Masyarakat dan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota, serta

4.      Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang.

1.5 Sistematika Pembahasan

Di dalam penyusunan RPJP Kota Cirebon Tahun 2005-2025 ini meliputi

4 bab yang terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Bab I ini membahas mengenai latar belakang diperlukannya

Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Maksud dan Tujuan

Penyusunan RPJP, Dasar Hukum yang Melandasi Penyusunan

RPJP, dan Hubungan RPJP dengan Perencanaan Lainnya.

BAB II KONDISI UMUM KOTA CIREBON

Bab II membahas (1) fakta dan analisis (2) analisis SWOT dan

(3) prediksi kondisi umum Kota Cirebon. Dengan melalui

pengumpulan fakta dan menganalisa kondisi umum Kota

Cirebon yang meliputi geomorfologi dan lingkungan hidup,

demografi, ekonomi dan sumber daya alam, sosial budaya dan

politik, prasarana dan sarana, serta pemerintahan dan

penataan ruang.

BAB III VISI, MISI, DAN ARAH PEMBANGUNAN KOTA CIREBON

Bab III akan mengarahkan pada masa yang akan datang

dimana dalam bab ini di bahas mengenai visi, misi dan arah

pembangunan Kota Cirebon.

BAB IV PENUTUP

Bab IV merupakan bab penutup.

BAB II

KONDISI UMUM KOTA CIREBON

Dalam Bab II ini akan membahas aspek-aspek yang berkaitan dengan

Kota Cirebon yang meliputi empat bahasan utama, yaitu (1) fakta dan

analisis (2) analisis SWOT dan (3) prediksi kondisi umum Kota Cirebon.

2.1 FAKTA DAN ANALISIS

Dibawah ini akan dibahas atau dianalisis hal-hal yang berkaitan

dengan aspek keseluruhan kehidupan yang terjadi pada masyarakat Kota

Cirebon, dimulai dari aspek geomorfologi dan lingkungan hidup, demografi,

ekonomi dan SDA, sosial budaya, pemerintahan, sarana dan prasarana

wilayah dan penataan ruang

2.1.1 Geomorfologi Dan Lingkungan Hidup

Kota Cirebon terletak di Timur Provinsi Jawa Barat dan berada pada

jalur utama lintas Pantura. Secara geografis Kota Cirebon berada pada

posisi 108,33o dan 6,41o Lintang Selatan pada Pantai Utara Pulau Jawa

bagian Barat. Bentuk wilayah memanjang dari Barat ke Timur sekitar 8

kilometer, dan dari Utara ke Selatan sekitar 11 kilometer dengan ketinggian

dari permukaan laut 5 meter. Wilayah administratif Kota Cirebon seluas

37,35 km2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sungai Kedung Pane

- Sebelah Barat : Sungai Banjir Kanal/Kabupaten Cirebon

- Sebelah Selatan : Sungai Kalijaga

- Sebelah Timur : Laut Jawa

Secara topografis, sebagian besar wilayah Kota Cirebon merupakan

dataran rendah dan sebagian kecil merupakan dataran tinggi yang berada di

Wilayah Selatan kota. Kondisi wilayah kota yang sebagian besar berupa

dataran rendah menjadi kendala tersendiri karena kecepatan aliran air hujan

yang terbuang ke laut menjadi lambat dan sangat berpotensi menimbulkan

genangan banjir di beberapa tempat. Oleh karena itu di beberapa titik

dibangun stasiun pompa yang berfungsi mempercepat pembuangan air

hujan ke laut.

Sesuai dengan lokasi wilayah yang berada di tepi laut, Kota Cirebon

termasuk daerah bertemperatur udara cukup tinggi berkisar antara 23,4oC -

33,6oC dengan curah hujan per tahun sebanyak 1.732 mm, dan 116 hari

hujan atau sebanyak 31,78 persen per tahun. Kondisi air tanah pada

umumnya dipengaruhi oleh intrusi air laut, sehingga kebutuhan air bersih

masyarakat untuk keperluan air minum sebagian besar bersumber dari

pasokan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Cirebon yang sumber

mata airnya berasal dari Kabupaten Kuningan.

Pada umumnya tanah di Kota Cirebon adalah tanah jenis regosol

yang berasal dari endapan lava dan piroklasik (pasir, lempung, tanah liat,

breksi lumpur, dan kerikil) hasil intrusi Gunung Ciremai. Secara umum jenis

tanah yang tersebar di Kota Cirebon ini relatif mudah untuk mengembangkan

berbagai macam jenis vegetasi.

Persoalan lain yang tak kalah penting adalah bahwa Kota Cirebon

kurang memiliki ruang publik yang asri dan terbuka sebagai tempat dimana

masyarakat dari berbagai kalangan bisa bersosialisasi dalam suasana yang

guyub. Taman kota dan kawasan olahraga sebagai salah satu bentuk ruang

publik tersebut, saat ini cenderung menjadi barang langka.

Persoalan lainnya yang sekarang menjadi sangat krusial adalah

kerusakan lingkungan akibat penambangan galian C di Kelurahan Argasunya

Kecamatan Harjamukti. Bukan hanya penanganan untuk mereklamasi

kondisi lingkungan yang harus dilakukan, tetapi juga menyangkut hajat hidup

masyarakat yang selama ini menggantungkan hidupnya dikegiatan

penambangan tersebut.

1.      Topografi

Wilayah Kota Cirebon merupakan dataran rendah dengan ketinggian bervariasi antara 0 - 200 meter di atas permukaan laut. Peningkatan ketinggian mulai dari daerah pantai menuju ke arah Selatan dengan ketinggian maksimal 200 meter, yaitu di Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti.

2.      Tanah

Jenis tanah di Kota Cirebon adalah tipe argosol yang berasal dari endapan lava dan piroklastik (pasir, lempung, tanah liat, tupa, breksi lumpur, dan kerikil) hasil intrusi Gunung Ciremai. Secara rinci jenis tanah di Kota Cirebon terdiri atas :

(1) Regosol cokelat kelabu, asosiasi regosol kelabu

(2) Asosiasi regosol kelabu, regosol cokelat kelabu

(3) Asosiasi glei humus rendah/aluvial kelabu

(4) Asosiasi regosol kelabu, regosol cokelat kelabu, dan latosol

(5) Asosiasi mediteran cokelat dan litosol

(6) Latosol cokelat kemerahan

Sementara itu kedalaman efektif tanah di Kota Cirebon terdiri atas 3

macam, yaitu:

(1) Kedalaman 0--30 meter : terdapat di sebagian wilayah Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti

(2) Kedalaman 30--60 meter : terdapat di sebagian wilayah Kelurahan Argasunya, Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti dan Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi

(3) Kedalaman lebih dari 60 meter : Terdapat di seluruh wilayah Kota Cirebon, kecuali di wilayah-wilayah yang telah disebutkan di atas

3. Air

Potensi air Kota Cirebon meliputi; air tanah dangkal, air tanah dalam,

air permukaan, dan air laut. Kondisi air tanah relatif baik dengan kedalaman

5 – 10 meter untuk dataran rendah dan mencapai 20 – 30 meter untuk

dataran tinggi (di Wilayah Argasunya). Sementara untuk air tanah di

kawasan pantai pada umumnya sudah terkena intrusi air laut.

Kondisi air permukaan berupa air yang mengalir melalui sungai dan

anak-anak sungai. Kota Cirebon memiliki 4 sistem sungai, yaitu Sistem

Kedung Pane / Tangkil, Sistem Sukalila, Sistem Kesunean, dan Sistem

Kalijaga.

Adapun kondisi air laut, khususnya di kawasan pantai berwarna

coklat karena pengaruh pendangkalan oleh lumpur yang dibawa oleh 4

sistem sungai dan sungai-sungai dari wilayah Kabupaten Cirebon.

Khusus untuk air bersih sebagai konsumsi rumah tangga, Kota

Cirebon masih tergantung pada Kabupaten Kuningan.

Hal ini dikarenakan sumber air yang digunakan berada di wilayah Kabupaten Kuningan. Karena masalah air dikategorikan sebagai bidang pelayanan dasar, diperlukan solusiberupa kerjasama antar daerah atau kerjasama amalgamasi atau

pengelolaan air laut melalui teknologi pengelolaan air bersih yang mutakhir.

4. Udara/Angin

Wilayah Kota Cirebon termasuk dalam iklim tropis yang dipengaruhi

oleh angin muson. Musim penghujan jatuh pada bulan Oktober-April/Mei,

dan musim kemarau jatuh pada bulan Juni-September. Musim pancaroba

terjadi pada bulan April dan November. Rata-rata curah hujan tahunan di

Kota Cirebon ± 1.732 mm/tahun dengan jumlah hari hujan 116 hari, ini berarti

sebesar ± 31.78 persen hari dalam setahun yang mengalami hari hujan.

Udara panas dengan temperatur maksimum terjadi pada bulan

September hingga Oktober, yaitu ±32° C, sedangkan temperatur terendah

terjadi pada bulan Juni-Juli, yaitu ± 24°C. Rata-rata temperatur yaitu 28°C.

Adapun kelembaban udara berkisar antara 48 – 94 persen, dengan fluktasi

cukup besar setiap musimnya.

5. Lingkungan Hidup

Secara umum kondisi lingkungan di Kota Cirebon dapat dibagi

menjadi dua bagian besar yaitu kawasan yang masih memiliki kualitas

lingkungan di bawah ambang batas, dan kawasan yang kondisi

lingkungannya telah berada di atas ambang batas kualitas lingkungan yang

diperkenankan.

Kawasan yang masih memiliki kualitas lingkungan di bawah ambang

batas tersebar di seluruh wilayah kota, ditandai dengan masih adanya

kawasan ruang terbuka hijau seperti di wilayah Argasunya, Harjamukti,

wilayah Perumnas, dan lain sebagainya. Namun yang harus menjadi

perhatian adalah kawasan-kawasan yang kondisi lingkungannya telah terjadi

penurunan kualitas. Kawasan-kawasan tersebut adalah :

1.      Kawasan bekas galian C di Argasunya. Kerusakan lingkungan di kawasan ini ditandai dengan adanya lubang-lubang galian yang kedalamannya melebihi muka air tanah sehingga menurunkan produksi air tanah di kawasan itu, tidak adanya zona penyangga penambangan sehingga sangat membahayakan bagi penduduk setempat, dan tidak adanya tanaman yang dikembalikan sebagai tanah penutup. Kondisi ini harus menjadi perhatian karena kawasan bekas Galian C berada pada pada kawasan yang paling tinggi dari seluruh kawasan Kota Cirebon, sehingga kawasan ini sebenarnya memiliki fungsi untuk menampung cadangan air tanah yang berasal dari air hujan. Tantangan pemulihan bekas Galian C ini secara fisik juga harus diimbangi dengan penyediaan alternatif lapangan kerja bagi penduduk setempat mengingat selama ini mereka bekerja sebagai penambang galian C. Sampai saat ini belum ada alternatif pekerjaan yang cocok yang dapat dilakukan oleh masyarakat setempat.

2.       Kawasan persimpangan jalan di sekitar area Jl. Siliwangi, Jl. Dr. Cipto,Jl. Karanggetas, Jl. Pekiringan, Jl. Rajawali, Terminal Bus Harjamukti, dan Perempatan Pemuda – By Pass memiliki tingkat kebisingan yang sudah melebihi ambang batas yang diperkenankan. Kondisi ini disebabkan volume kendaraan bermotor yang semakin meningkat.

Tantangan ke depan jika tidak ada pengaturan keseimbangan antara kapasitas jalan dan volume kendaraan, maka akan timbul permasalahan lalulintas dan lingkungan seperti kemacetan dan kebisingan.

3.      Kondisi kualitas udara ambien ternyata menunjukkan untuk parameter debu di beberapa kawasan telah melebihi ambang batas yaitu di sekitar Jl. Siliawangi – Kantor Bakorwil dan area sekitar Jl. Karang Getas depan Toserba Asia, sementara untuk parameter hydro carbon (HC) melebihi ambang batas hampir diseluruh wilayah Kota Cirebon. Kondisi ini memang berkaitan dengan penghasil hydro carbon yaitu kendaraan bermotor, pabrik, dan kawasan lainnya yang menggunakan mesin pengolah beremisi hydro carbon.

4.      Kondisi kimia beberapa aliran sungai di Kota Cirebon ternyata menunjukkan parameter yang telah melebihi ambang batas. Parameter tersebut adalah :

a.       Amoniak Bebas (NH3-N) yaitu di sungai Sipadu, Sukalila, Gang Sontong, Kedung Pane, Sigujeg, Cimanggu, dan Saluran Drainase Jl. Dr. Sudarsono.

b.      Deterjen yaitu di sungai Sipadu, Sukalila, Gang Sontong, Sigujeg, dan Suradinaya.

c.       Fecal Coli yaitu di sungai Lunyu, Kedung pagah, Cikalong, Suba,

Cikenis, Kebat, Kalijaga, Kesunean, Sipadu, Sukalila, Gang Sontong, Kadung Pane, Sigujeg, Cimanggu, Banjir Kanal, dan Drainase Jl, Sudarsono. Kondisi ini menunjukkan bahwa limbah rumah tangga pada umumnya masih dibuang ke sungai. Ini berarti bahwa masyarakat belum memiliki kesadaran untuk merubah perilakunya dalam memelihara sungai dan menangani limbah rumah tangga.

2.1.2. Demografi

Perkembangan jumlah penduduk Kota Cirebon selama 9 tahun

terakhir (1997 – 2006) menunjukkan perkembangan yang cukup siginifikan.

Selama sembilan tahun terakhir tersebut penduduk Kota Cirebon bertambah

dari 253.547 jiwa menjadi 285.363 jiwa atau sebanyak 31 ribu jiwa dengan

tingkat kepadatan penduduk tahun 2006 adalah sebesar 7.333 jiwa/km2 atau

74 jiwa/hektar. Pertumbuhan rata-rata penduduk per tahun sebanyak 1,32

persen dengan rasio jenis kelamin bertambah dari 96,84 persen menjadi

98,92 persen.

Berdasarkan sebaran penduduk, Kecamatan Harjamukti masih

merupakan kecamatan dengan penduduk terbanyak mencapai 89,509 jiwa

atau sebesar 31,37 persen, sementara jumlah penduduk yang paling sedikit

terdapat di Kecamatan Pekalipan yaitu sebesar 32.064 jiwa atau 15,13

persen. Adapun untuk tingkat kepadatan penduduk Kecamatan Pekalipan

memiliki tingkat kepadatan paling tinggi yaitu sebesar 20.541 jiwa /km ,

sementara Kecamatan Harjamukti merupakan Kecamatan dengan tingkat

kepadatan penduduk terendah yaitu sebesar 4.960 jiwa /km2.

Dari uraian di atas dapat diambil beberapa kesimpulan :

1.      Peningkatan jumlah penduduk rata-rata sebesar 1,3 persen pertahun menuntut konsekuensi akan penambahan ruang hidup seperti tempat tinggal, lapangan kerja, jasa pelayanan publik, dan lain sebagainya. Jika diperkirakan pertumbuhan tersebut tetap, maka 20 tahun ke depan jumlah penduduk Kota Cirebon akan bertambah menjadi 366.252 jiwa.

Dengan luas wilayah yang relatif tidak bertambah maka kepadatan penduduk per hektarnya akan bertambah menjadi 98 jiwa/hektar atau meningkat sebanyak 25 jiwa per hektar.

2.      Jika dipetakan, sebaran penduduk Kota Cirebon lebih banyak ke wilayah selatan daripada ke wilayah utara. Hal ini terkait dengan ketersediaan daya dukung wilayah terutama lahan kosong diwilayah Selatan yang relatif lebih luas daripada di wilayah Utara yang sudah padat dengan bangunan. Kondisi ini harus menjadi perhatian karena di wilayah selatan selain diperuntukkan bagi kawasan budidaya juga ada kawasan lindung yang perlu dijaga kelestariannya. Jika tidak dikendalikan, perkembangan penduduk di wilayah ini akan merambah ke kawasan-kawasan yang telah ditetapkan sebagai fungsi lindung.

2.1.3. Ekonomi Dan Sumber Daya Alam

1. Makro Ekonomi

Sesuai kondisi geografis dan letak wilayah kota yang berada pada

jalur persimpangan arus lalulintas Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah,

sektor-sektor ekonomi yang berkembang lebih banyak pada bidang

perdagangan dan jasa. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan pusat-pusat

perbelanjaan atau mall, perbankan dan jasa keuangan, perkantoran, serta

jasa lainnya. Kota Cirebon memiliki pula infrastruktur pendukung ekonomi

yang lengkap, seperti Pelabuhan Laut, Bandara, Stasiun KA penumpang dan

barang, Terminal penumpang Antar Kota antar Provinsi dan kelengkapan

infrastruktur lainnya (jaringan air bersih, gas, telepon, dan listrik).

Kota Cirebon juga menjadi Pusat Pertumbuhan Wilayah Cirebon

sehingga sering dijadikan tempat atau lokasi kantor-kantor cabang yang

melayani seluruh Wilayah Cirebon (Kabupaten Cirebon, Kuningan,

Majalengka, dan Indramayu). Kondisi ini merupakan beban tersendiri karena

kondisi infrastruktur pelayanan yang ada harus menanggung beban

melampaui batas wilayah administrasi kota itu sendiri.

Salah satu indikator untuk mengetahui tingkat keberhasilan

pembangunan suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB) daerah tersebut. PDRB merupakan indikator makro yang dapat

menggambarkan besarnya nilai tambah yang diperoleh dari berbagai

aktivitas perekonomian di suatu daerah.

Nilai Produk Domestik Regional Bruto disajikan atas dasar harga

berlaku dan atas dasar harga konstan 2000. PDRB atas dasar harga berlaku

sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga, sedangkan PDRB atas dasar harga

konstan menggambarkan perkembangan produksi.

PDRB atas dasar harga berlaku karena dipengaruhi oleh fluktuasi

harga dapat digunakan sebagai indikator inflasi atas dasar harga produsen.

Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan yang tidak dipengaruhi oleh

perubahan harga dipakai sebagai ukuran laju pertumbuhan ekonomi suatu

wilayah. Dengan demikian PDRB atas dasar harga konstan merupakan nilai

PDRB yang sebenarnya dari suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu.

PDRB Kota Cirebon pada tahun 2006 atas dasar harga berlaku

mencapai angka Rp. 7,976 trilyun, sementara pada tahun sebelumnya

mencapai Rp. 6,840 trilyun. Ini berarti berdasarkan harga berlaku PDRB Kota

Cirebon tahun 2006 telah tumbuh sebesar 16,60 persen.

Untuk mengetahui PDRB secara riil harus dilihat dari PDRB yang

didasarkan atas harga konstan dan harga yang digunakan adalah hargaharga

di tahun 2000. Dengan harga konstan tahun 2000 tersebut PDRB Kota

Cirebon tahun 2006 mencapai angka Rp. 5,124 trilyun sementara pada tahun

2005 mencapai angka Rp. 4,855 trilyun. Dengan membandingkan angka di

kedua tahun tersebut terlihat bahwa PDRB atas dasar harga konstan tahun

2006 telah tumbuh sebesar 5,54 persen. Angka LPE ini ternyata lebih besar

dari LPE tahun sebelumnya yang mencapai 4,89 persen. Peningkatan LPE

sebesar 0,65 persen dari LPE tahun sebelumnya ini terutama disebabkan

oleh meningkatnya pertumbuhan di sektor bangunan, jasa-jasa dan industri

pengolahan.

Melihat kondisi riil pada tahun 2006 meningkatnya pendapatan asli

daerah dengan Jumlah penerimaan dari pajak daerah dari target sebesar

Rp.13.585.311.174 sedangkan realisasi sebesar Rp.13.456.234.145 atau

99,04 persen. Dengan demikian kondisi pada tahun 2006 berkurangnya dari

target pada riilisasi pendapatan asli daerah ini disebabkan oleh beberapa

faktor, antara lain :

(a) Menurunnya pajak penerangan jalan,

(b) Menurunnya pajak parker,

(c) Menurunnya pajak hiburan.

Pencapaian sasaran “Kontribusi PDRB perdagangan, hotel dan

restoran meningkat” di tahun 2006 didukung dengan nilai capaian indikator

kinerja sasaran 113,33 persen atau dengan kualifikasi Baik. Meningkatnya

nilai capaian yang diperoleh disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

a) Banyaknya peminat dari UKM binaan Kantor Koperasi yang mengikuti

pameran promosi dan pameran produk UKM baik tingkat Propinsi maupun

Nasional,

b) Banyaknya produk unggulan yang harus dipromosikan kepada daerah lain

Pencapaian sasaran “Kontribusi PDRB Industri non migas

meningkat”, pada tahun 2006 didukung oleh nilai capaian indikator kinerja

sasaran 100 persen atau dengan kualifikasi baik. Pencapaian sasaran ini

melalui program “Pengembangan Industri kecil dan menengah”.

Pencapaian sasaran “Kontribusi PDRB perikanan meningkat”, pada

tahun 2006 dengan nilai capaian indikator kinerja sasaran 100 persen atau

dengan kualifikasi baik. Pencapaian sasaran kesembilan misi kelima ini

melalui program “Pengembangan sarana dan prasarana industri perikanan

dan kelautan”.

Pencapaian sasaran “Kontribusi PDRB peternakan dan pertanian

meningkat”, pada tahun 2006 didukung dengan nilai capaian indikator kinerja

sasaran 100 persen atau dengan kualifikasi baik. Pencapaian sasaran ini

melalui program Jumlah Screen House dan Prosentase Kualitas Ternak dan

Bahan Asal Hewan. Pencapaian sasaran berikutnya melalui program

“Pengembangan agribisnis komoditas unggulan”.

Pencapaian sasaran “Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan”,

didukung dengan nilai capaian indikator kinerja sasaran 100 persen atau dengan

kualifikasi baik. Hal ini di dukung dengan program peningkatan frekuensi Promosi

Wisata Budaya di dalam dan luar daerah.

2. Lapangan Usaha

Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto adalah salah satu

indikator untuk melihat perkembangan ekonomi yang dicapai oleh suatu

daerah. Indikator ini menunjukkan naik tidaknya produk yang dihasilkan oleh

seluruh kegiatan ekonomi yang dihasilkan oleh daerah tersebut.

Dari tabel 2.2 terlihat bahwa diantara kesembilan sektor ekonomi

(lapangan usaha), sektor bangunan merupakan sektor yang angka

pertumbuhannya merupakan yang paling tinggi yaitu sebesar 9,84 persen,

dengan nilai tambah sebesar 333,7 milyar rupiah. Hal ini dapat terlihat dari

semakin banyaknya perumahan-perumahan yang dibangun di Kota Cirebon,

terutama di Kecamatan Harjamukti.

Sektor selanjutnya yang pertumbuhannya cukup besar dicapai oleh

sektor jasa-jasa dengan angka pertumbuhan sebesar 7,81 persen.

Pertumbuhan di sektor ini terutama didongkrak oleh subsektor jasa

pemerintahan umum yang mencapai 8,44 persen dimana subsektor jasa

pemerintahan umum pada tahun 2006 sebesar Rp 212.243.420.000

sedangkan tahun 2005 sebesar Rp 195.716.200.000,- sehingga laju

pertumbuhannya sebesar 8,44 persen. Sektor jasa yang meliputi jasa

hiburan, jasa perorangan dan rumahtangga merupakan salah satu lapangan

kegiatan ekonomi masyarakat yang cukup dominan di Kota Cirebon. Sektor

ini memberikan nilai tambah sebesar 404,5 milyar rupiah pada tahun 2005

dan 475,9 milyar rupiah pada tahun 2006.

Urutan ketiga dalam pertumbuhan sektor ini dicapai oleh sektor

perdagangan, hotel dan restoran yang mencapai 6,97 persen. Walaupun laju

pertumbuhan pada sektor ini mengalami penurunan dibanding tahun

sebelumnya, tapi nilai tambah pada sektor ini mengalami peningkatan yaitu

dari 2.223 milyar rupiah pada tahun 2005 menjadi 2.657,2 milyar rupiah pada

tahun 2006. Sektor ini merupakan salah satu motor penggerak ekonomi Kota

Cirebon. Meningkatnya kegiatan usaha di sektor hotel dan restoran

dikarenakan Kota Cirebon merupakan basis kegiatan ekonomi diwilayah III

Cirebon. Dengan didukung jumlah hotel bintang dan non bintang yang cukup

banyak serta letak yang strategis Kota Cirebon menjadi pilihan bagi para

pelaku ekonomi, untuk memilih sarana akomodasi. Begitupula untuk kegiatan

usaha restoran, Kota Cirebon dengan banyak makanan khas seperti nasi

jamblang, empal gentong dan sea food serta makanan khas lain menjadikan

usaha dibidang restoran dapat berkembang dengan pesat.

Urutan berikutnya diduduki oleh sektor angkutan dengan angka

pertumbuhan sebesar 6,03 persen. Padatnya arus mobilitas angkutan orang

dan barang pada tahun ini juga mewarnai pertumbuhan PDRB. Dari empat

jenis angkutan umum yang ada di Kota Cirebon, angkutan rel kereta api

memberikan nilai tambah sebesar 30,74 miliar rupiah dan bila dibandingkan

dengan tahun sebelumnya sebesar 26,70 miliar rupiah terjadi peningkatan.

Peningkatan nilai tambah kereta api disamping oleh faktor naiknya tarif

kereta api juga meningkatnya jumlah pengguna sarana angkutan kereta api.

Begitu pula untuk usaha angkutan jalan raya yang terdiri dari angkutan

penumpang dan angkutan barang terdapat peningkatan angka PDRB. Untuk

kegiatan angkutan jalan raya tercatat pada tahun 2006 menghasilkan PDRB

sebesar 487,66 milyar rupiah dan 387,9 miliar rupiah pada tahun 2005.

Untuk angkutan laut yang melayani angkutan bongkar muat barang dari dan

ke luar Cirebon pada tahun 2006 telah menghasilkan nilai tambah sebesar

560,88 milyar rupiah dan 497,8 miliar rupiah pada tahun 2005. Adapun

Kegiatan usaha yang dilakukan di Pelabuhan Cirebon meliputi angkutan batu

bara, angkutan kayu, angkutan semen, angkutan pupuk dan bahan-bahan

baku industri. Sedangkan jasa angkutan udara masih belum memberikan

andil yang cukup berarti. Tercatat nilai tambah dari angkutan udara sebesar

33,42 juta rupiah pada tahun 2005 dan 35,64 juta rupiah pada tahun 2006.

Masih rendahnya nilai tambah angkutan udara disebabkan kegiatan

penerbangan melalui Bandara Penggung Cirebon masih terbatas belum ada

penerbangan reguler.

Kegiatan usaha di sektor angkutan yang juga memberikan kontribusi

dalam penghitungan PDRB adalah kegiatan jasa penunjang angkutan yang

melipui jasa parkir dan jasa terminal. Kegiatan di sektor ini pada tahun 2006

di Kota Cirebon menghasilkan nilai tambah sebesar 92,83 milyar rupiah dan

81,9 milyar rupiah pada tahun 2005. Meningkatnya pendapatan usaha jasa

penunjang angkutan seiring dengan semakin banyaknya jumlah kendaraan

yang melakukan mobilitas didalam kota dan terminal Cirebon. Sementara itu

Kegiatan usaha dibidang komunikasi semakin maju. Kemajuan dibidang

komunikasi ini diwarnai oleh makin beragamnya teknologi informasi. Semula

komunikasi hanya bisa dilakukan melalui telepon kabel, tetapi saat ini

komunikasi dapat dilakukan dengan telepon seluler. Pada saat ini alat

komunikasi ini lebih kompetitif dengan berbagai fasilitas yang tersedia serta

harga relatif murah. Dengan kondisi yang demikian jumlah pengguna alat

komunikasi ini makin bertambah dari waktu ke waktu. Alat komunikasi yang

lainnya juga mengalami kemajuan yang cukup pesat adalah komunikasi

melalui dunia maya atau internet. Saat ini usaha yang menekuni jasa internet

makin banyak jumlahnya. Sebaliknya usaha komunikasi berupa warung

telekomunikasi saat ini dalam kondisi yang kurang berkembang bahkan

sejumlah warung telekomunikasi tidak beroperasional lagi. Meningkatnya

jumlah pengguna komunikasi ini telah menjadikan nilai tambah di sub sektor

komunikasi naik dari 191,5 milyar rupiah di tahun 2005 menjadi 217,9 milyar

rupiah pada tahun 2006. Pada masa mendatang dengan semakin

berkembangnya teknologi usaha di sektor komunikasi masih berpeluang

untuk lebih meningkat.

Sektor industri mengalami pertumbuhan sebesar 3,83 persen, untuk

lapangan usaha industri Kota Cirebon yang di dominasi oleh industri rokok,

industri makanan ternak dan industri jaring masih menunjukan pertumbuhan.

Pertumbuhan PDRB sektor industri pada tahun 2006 sebesar 3,83 persen

sedangkan pada tahun 2005 hanya 0,81 persen.

Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan tumbuh sebesar

3,38 persen. Sektor ini mengalami penurunan pertumbuhan dibanding tahun

2005 yang mencapai pertumbuhan sebesar 5,63 persen. Bahkan untuk sub

sektor perbankan mengalami pertumbuhan negatif, sebaliknya pada sub

sektor lembaga keuangan bukan bank seperti lembaga pembiayaan

(leasing), jasa penukaran uang (Money Changer), dan koperasi mengalami

peningkatan pertumbuhan yang cukup tinggi, yaitu 9,68 persen pada tahun

2006 sedangkan pada tahun 2005 pertumbuhannya sebesar 6,83 persen.

Semakin banyaknya lembaga yang memberikan kredit dengan uang muka

rendah mendorong meningkatnya pertumbuhan sub sektor ini. Sementara itu

dengan banyaknya usaha-usaha baru yang tumbuh di Kota Cirebon telah

mendorong peningkatan nilai tambah pada kegiatan usaha persewaan

bangunan dan jasa perusahaan. Untuk dua jenis kegiatan ini telah terjadi

pertumbuhan pada tahun 2006 sebesar 9,87 persen dan 2,55 persen.

Sektor pertanian pertumbuhannya mengalami penurunan sebesar

0,14 persen. Penurunan ini disebabkan semakin berkuranganya lahan-lahan

pertanian yang masih tersisa di Kota Cirebon. Lahan-lahan pertanian

tersebut semakin banyak yang telah berubah menjadi perumahanperumahan

yang dikembangkan oleh para developer.

LPE berdasarkan lapangan usaha dapat dikelompokan menjadi tiga

sektor, yaitu sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier. LPE Kota

Cirebon tahun 2006 masing-masing adalah -0,14 persen untuk sektor primer,

4,34 untuk sektor sekunder, dan 6,54 untuk sektor tersier.

Pertumbuhan disektor primer yang mengalami penurunan sebesar

0,14 persen disebabkan karena menurunnya produksi pertanian di Kota

Cirebon. Sedangkan pada tahun sebelumnya mengalami pertumbuhan

sebesar 5,41 persen.

Sektor sekunder pada tahun 2006 menunjukkan pertumbuhan sebesar

4,34 persen. Pertumbuhan sektor ini disumbang oleh tiga sektor yaitu sektor

industri, sektor listrik, gas dan air bersih serta sektor bangunan dengan laju

masing-masing sebesar 3,83 persen, 4,11 persen, dan 9,84 persen. Jika

dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pertumbuhan di sektor sekunder ini

telah mengalami peningkatan sebesar 2,78 poin.

Sektor tersier pada tahun 2006 tumbuh sebesar 6,54 persen dan bila

dibandingkan dengan tahun sebelumnya ternyata pertumbuhannya lebih

rendah 1,2 poin.

Berdasarkan data PDRB yang ada, sektor sekunder dan tersier masih

merupakan penggerak utama roda perekonomian Kota Cirebon. Hal ini dapat

dilihat dari perbandingan angka PDRB baik berdasarkan harga konstan

maupun atas dasar harga berlaku yang cukup besar antara sektor sekunder

dan tersier dibandingkan dengan sektor primer. Dari hal tersebut dapat

digambarkan bahwa basis kegiatan ekonomi Kota Cirebon tidak bersumber

dari kekayaan alam yang terdapat di Kota Cirebon.

Dilihat dari komposisi nilai PDRB antara sektor primer, sekunder, dan

tersier, kontribusi sektor primer masih dibawah satu persen, baik atas dasar

harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Rendahnya kontribusi

sektor primer mencerminkan bukan merupakan andalan untuk

membangkitkan ekonomi Kota Cirebon. Sebaliknya kontribusi sektor

sekunder dan tersier menunjukkan angka yang tinggi, berarti roda

perekonomian Kota Cirebon separuhnya digerakkan oleh usaha

perdagangan dan jasa serta industri.

A. Industri dan Perdagangan

Perindustrian merujuk kepada aktivitas pembuatan, penghasilan

barang untuk perdagangan dan bukannya untuk kegunaan sendiri.

Berdasarkan nilai dan bentuknya perindustrian dapat dibagi menjadi 3 jenis :

(1) Industri Kecil

(2) Industri Menengah

(3) Industri Besar

Salah satu pendukung meningkatkan perekonomian masyarakat

adalah keberadaan industri yang tumbuh dan berkembang di Kota Cirebon,

yakni Industri Kecil dan Menengah.

Penyelenggaraan urusan Industri diarahkan untuk meningkatkan

kualitas dan kuantitas pelayanan prasarana dan sarana ekonomi serta

produktivitas ekonomi yang berdaya saing tinggi” dengan tujuan :

(1) Meningkatnya kualitas pelayanan prasarana dan sarana yang

mendukung pengembangan perdagangan dan jasa

(2) Meningkatkan upaya pemasaran hasil-hasil industri kecil/ rumah

tangga, perikanan, peternakan dan pertanian serta untuk mencapai

sasaran :

(a) Meningkatnya pendapatan asli daerah

(b) Kontribusi PDRB Industri non migas meningkat

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan umum “Peningkatan peluang

industri dan perdagangan”, Pemerintah Kota Cirebon selama Tahun

Anggaran 2006 telah melaksanakan program Pengembangan perdagangan

baik dalam maupun luar negeri. Aktifitas perdagangan khususnya

Perdagangan Dalam Negeri di Kota Cirebon merupakan sektor yang

dominan dibanding sektor ekonomi lainnya hal ini terlihat dari beberapa

pasar tradisional, pasar modern dan ruko atau mini market di Kota Cirebon.

Perkembangan yang sangat pesat dari ketiga jenis lembaga

perdagangan tersebut yaitu pada ruko atau mini market yang bermunculan di

semua wilayah Kecamatan di Kota Cirebon. Perkembangan Perdagangan

Dalam Negeri ditandai juga dengan banyaknya pengusaha yang mengurus

legalitas usaha dalam rangka memperlancar kegiatan usaha dan terciptanya

tertib usaha.

Penyelenggaraan urusan Perdagangan pada Tahun 2006 diarahkan

untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan prasarana dan sarana

ekonomi serta produktivitas ekonomi yang berdaya saing tinggi” dengan

tujuan “Meningkatnya produktivitas sektor-sektor perdagangan dan jasa”,

serta untuk mencapai sasaran “Kontribusi PDRB perdagangan, hotel dan

restoran meningkat”.

Berkenaan degnan pengembangan dan pembinaan UKM di Kota

Cirebon, Pemerintah Kota Cirebon selama Tahun Anggaran 2006 telah

melaksanakan program Pengembangan Industri kecil dan menengah. Dalam

mencapai program tersebut diselenggarakan kegiatan :

(1). Pengembangan Teknik produksi pembuatan tutup botol,

bordir, roti/kue yang terampil dan terbina

(2). Pelatihan Industri Kerajinan

(3). Operasional Dekranasda Kota Cirebon

(4). Pengembangan Good Manufacturing

(5). Pengembangan Kemasan Pangan

(6). Pengujian laboratorium mutu barang / produk IK Pangan

Dilihat dari letak geografis Kota Cirebon memungkinkan terjadinya

transaksi perdagangan terhadap luar negeri dalam bentuk transaksi ekspor

dan impor. Kegiatan ekspor dan impor barang di Kota Cirebon sebagian

besar dilakukan menggunakan jasa pelabuhan laut. Dari data pelabuhan laut

Cirebon tercatat volume ekspor non migas tahun 2006 sebesar 6.695.446,72

Kg dengan nilai 11.472.468,64 US $, 156.721,83 EURO, 86.755.275 Yen

dan Rp 675.901.925,32.

B. Keuangan

APBD Kota Cirebon tahun 2006 ditetapkan melalui Peraturan

Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2006 dan penjabarannya melalui

Keputusan WaliKota Cirebon Nomor 6 Tahun 2006. Perubahan APBD Kota

Cirebon ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun

2006 dan penjabarannya melalui Keputusan Walikota Nomor 29 Tahun 2006.

Pendapatan Kota Cirebon pada tahun 2006 dari target yang telah

ditetapkan sebesar Rp. 407.810.678.993,54 dapat diriilisasikan sebesar Rp.

416.658.631.593,95. Belanja Daerah Kota Cirebon tahun 2006 dari target

yang telah ditetapkan sebesar Rp. 433.360.099.517,59 dapat diriilisasikan

sebesar Rp. 404.110.514.918,00.

Pos penerimaan terbesar masih diperoleh dari Dana Perimbangan,

yaitu sebesar Rp. 362.592.289.395.00, penerimaan terbesar kedua berasal

dari Pendapatan Asli Daerah yaitu sebesar Rp 54.066.342.198,95.

Perihal Pajak Daerah pada tahun 2006 dari target yang ditetapkan

sebesar Rp. 13.585.311.174,00 dapat diriilisasikan sebesar Rp.

13.456.234.145,00 atau 99,05 persen; Adapun rincian Pajak Daerah terdiri

atas :

1). Pajak Hotel

Pada tahun 2006 dari target yang ditetapkan sebesar Rp.

1.793.661.000,00 dapat diriilisasikan sebesar Rp. 1.708.109.583,00

atau 95,23persen. Riilisasi kurang dikarenakan tingkat hunian hotel

menurun dan ketidakpatuhan objek wajib pajak.

2). Pajak Restoran

Pada tahun 2006 dari target yang ditetapkan sebesar Rp.

2.065.000.000,00 dapat diriilisasikan sebesar Rp. 2.080.966.615,00

atau 100,77 persen. Riilisasi lebih dikarenakan tingkat hunian naik

dan potensi bertambah (tingkat kunjungan meningkat).

3). Pajak Hiburan

Pada tahun 2006 dari target yang ditetapkan sebesar Rp.

863.100.000,00 dapat diriilisasikan sebesar Rp. 766.711.614,00 atau

88,83persen. Riilisasi kurang dikarenakan beberapa hal, antara lain:

(a) Masyarakat sudah tidak lagi menyukai film Indonesia

(b) Berkurangnya pertunjukan Band-Band di Cirebon karena sering

terjadi tawuran/kerusuhan.

(c) Berkurangnya pengunjung.

4). Pajak Reklame

Pada tahun 2006 dari target yang ditetapkan sebesar Rp.

1.539.470.674,00 dapat diriilisasikan sebesar Rp. 1.775.246.481,00

atau 115,32 persen. Riilisasi lebih dikarenakan telah diberlakukannya

tarif baru sesuai dengan Perda No. 9 tahun 2004 yang berlaku mulai

1 September 2004.

5). Pajak Penerangan Jalan

Pada tahun 2006 dari target yang ditetapkan sebesar Rp.

7.000.000.000,00 dapat diriilisasikan sebesar Rp. 6.802.831.952,00

atau 97,18 persen. Riilisasi berkurang dikarenakan : Kurangnya

kesadaran masyarakat untuk membayar listrik tepat pada waktunya

6). Pajak Parkir

Pada tahun 2006 dari target yang ditetapkan sebesar Rp.

310.950.000,00 dapat diriilisasikan sebesar Rp. 308.267.900,00 atau

99 ,14 persen. Riilisasi kurang dikarenakan pengunjung swalayan

pada tahun 2006 menurun.

7). Pajak Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet

Pada tahun 2006 dari target yang ditetapkan sebesar Rp.

13.129.500,00 dapat diriilisasikan sebesar Rp. 14.100.000,00 atau

107,39 persen. Riilisasi lebih dikarenakan sudah banyak pengusaha

burung walet yang mematuhi peraturan untuk membayar pajak.

Mengenai Retribusi Daerah pada tahun 2006 dari target yang

ditetapkan sebesar Rp. 7.785.774.940,00 dapat diriilisasikan sebesar Rp.

6.750.457.539,00 atau 86,70 persen. Adapun rincian Retribusi Daerah terdiri

atas :

1). Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pada tahun 2006 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 332.900.000

dapat diriilisasikan sebesar Rp. 362.688.055,00 atau 108,95 persen;

2). Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pada tahun 2006 dari target yang ditetapkan sebesar Rp.

1.789.300.000,00 dapat diriilisasikan sebesar Rp. 1.527.572.679,00 atau

85,37 persen.

3). Retribusi Pelayanan Kependudukan

Pada tahun 2006 dari target yang ditetapkan sebesar Rp.

398.000.000,00 dapat diriilisasikan sebesar Rp. 372.568.000,00 atau 93,61

persen. Adapun sektor retribusi yang menunjang lainnya adalah :

4). Retribusi Akte Catatan Sipil

5). Retribusi Pelayanan Pemakaman

6). Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum, dll.

Penanaman Modal di Kota Cirebon sampai dengan tahun 2006 adalah

sebanyak 4 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang telah menyerap

tenaga kerja sebanyak 857 orang Tenaga Kerja dan 4 Perusahaan

Penanaman Modal Asing (PMA) yang telah menyerap tenaga kerja sebanyak

1012 orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Selama Tahun 2006 Penanaman Modal di Kota Cirebon ini

menyangkut 3 sektor, yaitu :

(1) Sektor Industri

Pada sektor industri, terdapat 2 PMA, dengan nilai investasi sebesar

Rp. 137.575.000.000,00 dan menyerap sebanyak 892 tenaga kerja.

serta 2 PMDN dengan nilai investasi sebesar Rp. 43.500.000.000,00

dan menyerap sebanyak 661 tenaga kerja.

(2) Sektor Perdagangan

Pada sektor perdagangan, terdapat 2 PMA, dengan nilai investasi

sebesar Rp. 129.698.000.000,00 dan menyerap sebanyak 120 tenaga

kerja. serta 1 PMDN dengan nilai investasi sebesar Rp.

1.700.000.000,00 dan menyerap sebanyak 73 tenaga kerja.

(3) Sektor Pariwisata (Perhotelan)

Pada sektor pariwisata (perhotelan) terdapat 1 PMDN dengan nilai

investasi sebesar Rp. 80.000.000.000,00 dan menyerap sebanyak 123

tenaga kerja.

2.1.4. Sosial Budaya Dan Politik

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Perkembangan kondisi sumber daya manusia dapat diukur

berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indikator

komposit tunggal yang walaupun tidak dapat mengukur semua dimensi

pembangunan manusia, tetapi mengukur tiga dimensi pokok pembangunan

yang dinilai mencerminkan status kemampuan dasar penduduk. Ketiga

kemampuan dasar itu adalah umur panjang dan sehat yang mencerminkan

peluang untuk hidup, berpengetahuan dan berketerampilan, serta akses

terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak.

Melalui analisis IPM ini dapat dilihat gambaran tentang sejauhmana

pemerintah Kota Cirebon telah mampu meningkatkan taraf kesejahteraan

dan kualitas penduduknya.

 IPM terdiri dari indeks harapan hidup, indeks pendidikan

(angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah), dan indeks standar hidup

layak. IPM Kota Cirebon selama kurun waktu 2003 - 2005 mengalami

peningkatan dari 71 pada tahun 2003 menjadi 71,94 pada tahun 2004, dan

tahun 2005 meningkat menjadi 72,52. Peningkatan Indeks Pembangunan

Manusia (IPM) Kota Cirebon dalam kurun waktu tahun 2004 - 2005 ini

didoro  ng oleh peningkatan semua komponen IPM. Peningkatan tertinggi

adalah pada komponen daya beli yang meningkat sekitar 1,19 point,

kemudian diikuti kenaikan angka rata-rata lama sekolah sekitar 0,51 point,

selanjutnya Angka Melek Huruf (AMH) meningkat sebesar 0,34 point, dan

Angka Harapan Hidup (AHH) meningkat 0,07 point.

Secara umum perkembangan IPM Kota Cirebon dan komponennya

dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Kesehatan Pendidikan Daya Beli

1 Harjamukti 69,83 85,51 56,98 70,78

2 Lemahwungkuk 71,12 86,34 57,82 71,76

3 Pekalipan 68,63 87,01 58,19 71,28

4 Kesambi 73,83 88,29 59,00 73,71

5 Kejaksan 74,88 90,79 58,46 74,71

Keseriusan Pemerintah Kota Cirebon dalam meningkatkan IPM terus

dikembangkan melalui berbagai alternatif kebijakan yang langsung

menyentuh lintas stakeholderss. Salah satu upaya terobosan yang

dilakukan pada Tahun 2006 adalah melalui keikutsertaan Kota Cirebon pada

pelaksanaan Program Pendanaan Kompetisi, akselerasi peningkatan Indeks

Pembangunan Manusia Jawa Barat (PPK-IPM). Dimana program ini

merupakan suatu program pemberian bantuan pendanaan dari Pemerintah

Propinsi Jawa Barat kepada Kabupaten dan Kota terpilih yang bersifat

kompetitif.

Tujuan digulirkannya PPK-IPM adalah untuk menerapkan pola

pendanaan dengan misi tertentu (mission budget) yaitu akselerasi

pencapaian IPM secara kompetitif, dengan memberikan insentif kepada para

pelaksana program yang unggul dalam kinerjanya. Demikian pula untuk

penentuan kegiatannya, secara keseluruhan melibatkan unsur masyarakat

dan pemerintah daerah. Dengan pola kompetitif yang melibatkan lintas

stakeholderss tersebut, diharapkan fokus dari program PPK-IPM yang

diarahkan pada peningkatan daya beli serta peningkatan kualitas pendidikan

dan kesehatan masyarakat, akan menjadi faktor katalis terhadap programprogram

lainnya yang tengah diarahkan untuk mendukung peningkatan IPM

Kota Cirebon.

Melalui program tersebut, Kota Cirebon telah keluar pula sebagai

salah satu pemenang, dengan reward sebesar Rp. 25 milyar per tahun

selama 2 tahun anggaran, yaitu Tahun 2006 dan Tahun 2007. Keberhasilan

ini tentunya tidak terlepas dari peran serta seluruh stakeholderss yang ada di

Kota Cirebon, termasuk dukungan dari DPRD Kota Cirebon.

Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan di Kota Cirebon

merupakan salah satu wujud nyata keseriusan Pemerintah Kota Cirebon

meningkatkan IPM dalam bidang pendidikan. Selama tahun 2006 telah

dilakukan pendataan bagi guru di 56 TK, 156 SD, dan 39 SMP. Pendataan

ini diperuntukan sebagai pemutahiran data tenaga fungsional. Di samping

pendataan guru, selama tahun 2006 juga dilakukan pendataan siswa di

tingkat TK, SD, SMP dan SMA. Adapun hasil pendataan siswa diketahui

bahwa di 56 TK terdapat 3.636 siswa, di 156 SD terdapat 37.610 siswa dan

di 39 SMP terdapat 16.886 siswa.

Penanganan Urusan Kesehatan juga merupakan urusan wajib yang

harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Cirebon. Hal ini menuntut

Pemerintah Kota Cirebon harus mampu memberikan pelayanan prima

bidang kesehatan yang terjangkau masyarakat. Untuk itu Kota Cirebon telah

menyediakan 305 (tiga ratus lima) Posyandu, 21 (dua puluh satu)

Puskesmas dan 5 (lima) Rumah Sakit Umum, yang kesemuanya didukung

oleh tenaga medis sebanyak 234 orang dan tenaga paramedis sebanyak

1045 orang.

2. Pendidikan

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) satu di antaranya

diupayakan melalui pembangunan di bidang pendidikan, terutama melalui

pendidikan formal. Sementara itu, untuk memajukan dunia pendidikan upaya

yang dilakukan di antaranya meningkatkan prasarana dan sarana agar dapat

memperluas jangkauan pelayanan dan kesempatan kepada masyarakat

dalam memperoleh pendidikan.

Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan di Kota Cirebon

merupakan salah satu wujud nyata dalam bidang pendidikan. Tahun

2005/2006 SD berjumlah 156, dengan jumlah guru sekitar 1.524 orang.

SLTP berjumlah 39, dengan jumlah guru 967 orang, di tingkat SMU

jumlahnya 26 Sekolah mempunyai guru + 778 orang. Di Sekolah Kejuruan

(SMK) sejumlah 16 Sekolah dengan jumlah guru 585 orang. Untuk sekolah

sekolah keagamaan di Kota Cirebon tahun 2005/2006 MI berjumlah 17,

dengan jumlah guru sekitar 199 orang. MTs berjumlah 9, dengan jumlah guru

190 orang, di tingkat MA jumlahnya 3 Sekolah mempunyai guru 120 orang.

Pada akhir tahun 2005, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 9,47 tahun

dan Angka Partisipasi Murni SD 99,46 persen, SMP 92.06persen, dan SMA

88,49 persen sementara Angka Putus Sekolah (APS) SD 126 siswa, SMP

207 siswa, SMA 369 siswa. Angka Melek Hurup (AMH) 96,89 persen; tiap

tahun jumlah buta huruf usia 7 sampai 44 tahun di tiap-tiap Kecamatan se-

Kota Cirebon terus mengalami penurunan. Pada akhir tahun 2005

menyisakan 3.271 orang, terdiri dari 1.663 orang laki-laki dan 1.608 orang

perempuan.

Kondisi di atas perlu menjadi bahan perhatian dimana angka putus

sekolah dan angka buta huruf masih tergolong tinggi. Maka dengan

demikian upaya pemberantasan buta huruf dan penanggulangan DO (putus

sekolah) perlu lebih ditingkatkan.

3. Kesehatan

Pembangunan di bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan

masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara merata dan

murah. Dengan tujuan tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan

masyarakat yang baik, yang pada gilirannya memperoleh kehidupan yang

sehat dan produktif.

Pemerintah Daerah Kota Cirebon telah mencanangkan program Kota

Cirebon Sehat pada tahun 2006, tentunya untuk mencapai tujuan tersebut

telah dilakukan berbagai kebijakan. Dengan kebijakan tersebut diharapkan

derajat kesehatan masyarakat semakin meningkat. Membaiknya derajat

kesehatan masyarakat akan menjadi lebih produktif. Dengan demikian

secara tidak langsung pembangunan kesehatan berdampak terhadap

peningkatan kualitas sumber daya manusia.

-upaya yang dilakukan di antaranya dengan menyediakan

prasarana dan sarana kesehatan, agar jangkauan pelayanan kesehatan

makin meluas sehingga semua lapisan sosial-ekonomi masyarakat dapat

dilayani dengan biaya yang terjangkau. Di sisi lain dilakukan pula penyuluhan

dan edukasi terhadap masyarakat akan pentingnya pencegahan penyakit

dan pola hidup sehat.

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat tercapai jika

tersedianya fasilitas kesehatan yang memadai, jaraknya dekat, dan biaya

dapat terjangkau masyarakat miskin. Hingga tahun 2005 di Kota Cirebon

telah tersedia sekitar 5 rumah sakit umum, 5 rumah sakit bersalin, 21

Puskesmas, 15 Puskemas Pembantu, 13 Puskesmas Keliling, 75 Apotik, dan

34 Toko Obat, berikut dengan tenaga medis sekitar 58 dokter spesialis, 86

dokter umum, 26 dokter gigi, 609 perawat, dan 197 bidan.

Usaha membina kesejahteraan keluarga melalui perencanaan

kelahiran merupakan upaya dari program keluarga berencana. Untuk

mencapai tujuan tersebut telah di bentuk klinik-klinik KB untuk pelayanan

langsung kepada masyarakat. Jumlah petugas pelayanan keluarga

berencana pada tahun 2005 yaitu PLKB/PKB sebanyak 31 orang, dokter 87

orang, dan 112 bidan. Mayoritas peserta KB menggunakan alat kontrasepsi

suntik (17.196), pil (4.123) dan IUD (5.368). Tingkat prevalensi (

perbandingan antara CU dengan PUS ) rata-rata sekitar 72,85 persen tahun

2005. Data mengenai tahapan keluarga sejahtera diperlukan sebagai bahan

evaluasi dan masukan terhadap pembangunan di bidang kesejahteraan

keluarga. Pada tahun 2005 keluarga berstatus pra sejahtera sejumlah 9.866

dari seluruh jumlah keluarga di Kota Cirebon, dan keluarga sejahtera tahap I

mencapai 17.784. Sedangkan gabungan keluarga sejahtera II, III, III plus

sekitar 37.900 keluarga.

4. Ketenagakerjaan

Salah satu tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk mengatasi

permasalahan di bidang ketenagakerjaan, dengan harapan terciptanya

lapangan pekerjaan yang lebih luas lagi, sehingga dapat menyerap tenaga

kerja yang lebih banyak. Untuk melihat sampai sejauh mana penyerapan

tenaga kerja dapat dilihat pada uraian dibawah ini.

Dari data pencari kerja yang mendaftarkan diri pada Dinas Catatan

Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terungkap, bahwa pada tahun 2005

tercatat 6.894 orang pencari kerja yang mendaftar. Komposisi lulusan

pendidikan pencari kerja terdaftar yang terbanyak adalah lulusan

SLTA/sederajat sekitar 66,52 persen, kemudian lulusan Sarjana hampir 20

persen, dan D3 8,16 persen.

 pencari kerja yang mendaftarkan diri untuk tahun 2005 bila

dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan sekitar 20,51

persen, dari 8.673 orang (2004) menjadi 6.894 orang (2005). Apabila dilihat

dalam periode 5 tahun kebelakang, terlihat gejala jumlah pencari kerja yang

mendaftarkan diri menunjukan trend peningkatan yang cukup nyata. Kondisi

ini barangkali perlu menjadi perhatian semua pihak terutama instansi terkait,

karena peningkatan ini bersamaan dengan tingginya tingkat pengangguran di

negara kita.

 Kota Cirebon 10 tahun ke atas yang bekerja menurut

lapangan usaha utama pada akhir tahun 2005, sebagian besar (sekitar

41persen) bekerja di sektor perdagangan, hotel, dan restoran; 24 persen

bekerja di sektor jasa-jasa; 9 persen pada sektor bangunan dan konstruksi;

dan 8 persen pada sektor industri. Sisanya tersebar pada sektor angkutan

dan komunikasi, pertanian, keuangan, pertambangan dan penggalian, serta

listrik, gas, dan air minum.

Jumlah tenaga kerja tercatat hingga tahun 2005 laki-laki berjumlah

7.634 orang sedangkan perempuan berjumlah 5.301 orang. Melihat data dari

dinas ketenaga kerjaan bahwa yang terdaftar sebagai pencari kerja (DPK)

laki-laki berjumlah 3.551 orang sedangkan perempuan berjumlah 3.343

orang, sedangkan yang terserap oleh lapangan pekerjaan tenaga kerja lakilaki

berjumlah 345 orang dan perempuan berjumlah 343 orang.

Jumlah perusahaan yang turut serta dalam program jamsostek dari

tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Pada akhir tahun 2005,

jumlahnya sudah mencapai 783 perusahaan dengan peserta yang aktif

sebanyak 42.783 orang.

5. Agama

Jumlah pemeluk agama di Kota Cirebon sebagai berikut : Islam

sebanyak 248,692 jiwa sedangkan sisanya tersebar pada penganut agama

lain diluar Islam. Komposisi sarana tempat ibadah terdiri dari 216 mesjid, 18

gereja, 3 vihara, dan pura serta klenteng masing-masing satu. Jumlah

jemaah haji yang berangkat pada tahun 2006 sebanyak 396 orang, terdiri

dari 191 laki-laki dan 205 perempuan.

Kehidupan keagamaan di Kota Cirebon cukup kondusif dan dinamis,

hal ini terlihat dari semaraknya peringatan hari-hari besar keagamaan.

6. Budaya

Kebudayaan yang ada di Kota Cirebon memiliki potensi yang sangat

potensial untuk dikembangkan serta diberdayakan menjadi bernilai tinggi

yang lestari dan dapat dijadikan komoditas pariwisata sebagai daya tarik

Kota Cirebon.

Kesenian, tradisi dan unsur-unsur nilai budaya yang amat luhur

sebagai paktor penunjang dalam menyokong pembangunan di wilayah Kota

Cirebon. Budaya yang cenderung religius berbaur dengan budaya keraton

yang bernuansa kerajaan sangat khas dan amat menonjol sebagai ciri khas

yang amat kental di Kota Cirebon.

7. Politik

 politik Kota Cirebon dapat tergolong cukup dinamis dan

kehidupan partai politik dan organisasi massa sangat mendukung kehidupan

politik di Kota Cirebon.

Kota Cirebon walaupun memiliki wilayah yang sangat sempit tetapi

tensi politik dan persaingan politik cukup kuat, hal ini sebagai indikator

bahwa potensi dan kemampuan serta tingkat melek politik masyarakat Kota

Cirebon cukup tinggi.

2.1.5. Pemerintahan

1. Wilayah Administrasi pemerintahan

Kota Cirebon terbagi menjadi 5 (lima) Kecamatan dan 22

Kelurahan, pembagian wilayahnya terdiri dari :

(1) Kecamatan Kejaksan dengan luas 3,616 Km², terdiri dari 4 Kelurahan,

yaitu Kelurahan Kejaksan, Kelurahan Kebon Baru, Kelurahan Kesenden

dan Kelurahan Sukapura.

(2) Kecamatan Kesambi dengan luas 8,059 Km², terdiri dari 5 Kelurahan,

yaitu Kelurahan Kesambi, Kelurahan Drajat, Kelurahan Sunyaragi,

Kelurahan Pekiringan, dan Kelurahan Karyamulya.

(3) Kecamatan Pekalipan dengan luas 1,561 Km², terdiri dari 4 Kelurahan

yaitu Kelurahan Pekalipan, Kelurahan Pulasaren, Kelurahan Pekalangan,

dan Kelurahan Jagasatru.

(4) Kecamatan Lemahwungkuk dengan luas 6,507 Km², terdiri dari 4

Kelurahan, yaitu Kelurahan Lemahwungkuk, Kelurahan Kesepuhan,

Kelurahan Pegambiran dan Kelurahan Panjunan.

(5) Kecamatan Harjamukti dengan luas 17,615 KM², terdiri dari 5 Kelurahan,

yaitu Kelurahan Harjamukti, Kelurahan Argasunya, Kelurahan Larangan,

Kelurahan Kecapi, dan Kelurahan Kalijaga.

2. Lembaga Legislatif

Jumlah anggota DPRD Kota Cirebon hasil Pemilu 2004 sebanyak 30

orang, dengan mayoritas tingkat pendidikan anggota DPRD adalah lulusan

SLTA = 13 orang, kemudian terbanyak kedua lulusan S1 = 9 orang, dan

lulusan S2 = 8 orang. Dari 30 orang anggota DPRD terdapat 2 orang

perempuan yang bekerja di Komisi A dan Komisi B.

Kapasitas para anggota legislatif cukup memadai dan dapat

dijadikan suatu modal dasar yang amat besar bagi pertumbuhan politik dan

pembangunan di Kota Cirebon.

Perkembangan kehidupan dan kinerja legislatif sangat dinamis

dibuktikan dengan keseriusan para anggota legislatif dalam mencermati

berbagai persoalan yang berkembang di Kota Cirebon. Hak-hak para

anggota legislatif sebagai manifestasi dan akumulasi kepentingan

masyarakat amat dijunjung tinggi dan dilaksanakan dengan penuh

tanggungjawab.

Produk legislatif berupa pertimbangan kebijakan bagi eksekutif,

berupa peraturan daerah, serta dalam bentuk pengawasan atau kontrol

terhadap kinerja eksekutif sangat kelihatan. Meskipun demikian upaya-upaya

meningkatkan kerjasama dalam percepatan pembangunan bekerjasama

dengan eksekutif perlu lebih dikembangkan.

3. Lembaga Eksekutif

Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah

Kota Cirebon berjumlah 5.563 orang yang terdiri dari 3.005 laki-laki dan

2.558 perempuan. Pegawai Negeri Sipil ini terbagi kedalam berbagai unit

kerja yaitu Setda Kota Cirebon, DPRD dan Sekretariat KPU, Dinas-dinas,

Kantor, Badan/Lembaga, Kecamatan/Kelurahan dan Perusahaan Daerah.

Sementara itu, pejabat struktural berjumlah 626 orang dengan komposisi 482

laki-laki dan 144 perempuan. Sedangkan yang menduduki jabatan fungsional

berjumlah 2.852 orang dengan komposisi 1.136 laki-laki dan 1.716

perempuan.

Struktur Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota

Cirebon berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11, 12, 13, dan

14 Tahun 2004, sebagai penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2003 adalah sebagai berikut :

1) Sekretariat Daerah : 3 Asisten dan 11 Bagian

2) Sekretariat DPRD : 1 buah

3) Dinas : 12 buah

4) Badan : 4 buah

5) RSUD : 1 buah

6) Kantor : 6 buah

7) Kecamatan : 5 buah

8) Kelurahan : 22 buah

Keberadaan struktur ini perlu lebih ditingkatkan kapabilitasnya disesuaikan

dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Koordinasi antar OPD (organisasi

perangkat dinas) sangat penting untuk lebih meningkatkan produktivitas dan

akselerasi pembangunan di Kota Cirebon.

2.1.6. Prasarana Dan Sarana Wilayah

Rencana struktur tata ruang meliputi rencana pengembangan sistem

Bagian Wilayah Kota (BWK) dan rencana pengembangan prasarana dan

sarana. Rencana pengembangan Sistem BWK pada prinsipnya merupakan

upaya untuk meningkatkan peran dan fungsi setiap BWK/Sub-BWK dalam

mendukung pengembangan kota secara keseluruhan. Peningkatan peran

dan fungsi BWK tersebut dilakukan dengan menetapkan elemen utama dan

elemen penunjang di setiap BWK.

Elemen utama adalah jenis kegiatan yang secara dominan mewarnai

kinerja pengembangan BWK. Dominasi ini dapat diukur dari luas area, skala

pelayanan, maupun dampak tata ruang yang ditimbulkan.

Sedangkan elemen penunjang adalah elemen yang diharapkan dapat

mendukung berkerjanya elemen utama dan atau keberadaannya sudah ada

sejak dulu sehingga harus dipertahankan, meskipun tidak secara langsung

mendukung elemen utama.

1. Transportasi

(1) Transportasi Darat

Tipologi prasarana jalan berdasarkan statusnya meliputi jalan

negara, jalan provinsi, dan jalan kota. Rincian status jalan tersebut adalah

sebagai berikut :

(a) Jalan Negara, meliputi Jalan Pilang, Jalan Slamet Riyadi, Jalan

Siliwangi Utara, Jalan Diponegoro, Jalan Samadikun, Jalan Benteng,

Jalan Yos Sudarso, Jalan Kesunean, Jalan Kalijaga, dan Jalan By Pass

(A. Yani – Dharsono).

(b) Jalan Provinsi, meliputi ruas Jalan Kanggraksan dan Jalan P.Sudirman.

(c) Jalan Kota, ruas-ruas jalan di luar Jalan Negara dan Jalan Provinsi.

Kota Cirebon memiliki 2 (dua) buah terminal angkutan, yaitu

Terminal Bis Harjamukti dan Terminal Dukuh Semar. Terminal bis Harjamukti

berfungsi sebagai simpul pergerakan untuk lalu-lintas antar kota dan antar

propinsi, seperti : Sumatra – Jawa – Bali, DKI Jakarta – Jawa Tengah – Jawa

Timur, Banten – Bandung – Jawa Tengah. Sementara untuk Terminal Dukuh

Semar berfungsi sebagai simpul pergerakan antar kota, seperti Cirebon –

Plered, Gunungjati, Ciperna, Mundu, dan pergerakan dalam Kota Cirebon.

Kendaraan lintas regional seperti bis dan truk yang berasal dari wilayah

DKI Jakarta pada umumnya langsung melintasi Jalan Tol Palimanan – Kanci,

jalur Palimanan – Kedawung – By Pass – Jalan Kalijaga – Tegal, atau jalur

Klayan – Jalan Diponegoro – Jalan Yos Sudarso – Jalan Kalijaga – Tegal.

Di samping itu, Kota Cirebon dilalui jalur Kereta Api lintas Jakarta--

Surabaya melalui Semarang dan Yogyakarta. Kota Cirebon memiliki 2 (dua)

buah Stasiun, yaitu Stasiun Kejaksan yang melayani angkutan dengan tarif

non-ekonomi dan Stasiun Prujakan yang melayani tarif Ekonomi. Dalam

rancangan RPJP Jabar 2005—2025, akan dibangun jalur KA Bandung--

Cirebon.

Jika keempat sarana transportasi darat ini terwujud, maka akan

sangat berpengaruh positif terhadap peningkatan pembangunan di Kota

Cirebon.

(2) Transportasi Laut

Kota Cirebon memiliki simpul transportasi laut, yaitu Pelabuhan

Cirebon. Pelabuhan Cirebon terdiri atas 2 (dua) daerah lingkungan, yaitu

Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan seluas ± 51 ha dan Daerah Lingkungan

Kepentingan Pelabuhan seluas ± 25 ha. Adapun perairan pelabuhan seluas

± 8.410,91 ha.

Pelabuhan Cirebon memiliki fungsi sebagai berikut :

(a) Melayani kebutuhan distribusi barang perdagangan, baik perdagangan

dalam negeri/antar pulau maupun perdagangan internasional (eksporimpor);

(b) Menunjang pertumbuhan industri dan perputaran roda perdagangan

daerah belakang dan sekitarnya;

(c) Melayani lalu lintas angkutan penumpang laut yang melalui Cirebon

pada khususnya dan Jawa Barat pada umumnya;

(d) Mendorong peningkatan taraf hidup ekonomi masyarakat di sekitar

pelabuhan, dan Jawa Barat pada umumnya.

Adapun prasarana dan sarana penting yang ada di pelabuhan

meliputi:

(a) Terminal (Penumpang, Batubara, Minyak Curah, dan Kelapa Sawit);

(b) Dermaga (Kolam Pelabuhan I, Kolam Pelabuhan I, Kolam Pelabuhan II,

Kolam Muarajati, dan Kolam Khusus Pelra).

(c) Gudang dan Lapangan Penumpukan

(d) Alat Bongkar Muat

(e) Pelayanan Air Kapal

(f) Stasiun Radio Pantai

(g) Kolam dan Alur Pelabuhan

Selain itu terdapat juga 1 (satu) buah Pelabuhan Perikanan Nusantara

(PPN) Kejawanan dan 4 (empat) buah Tempat Pendaratan Ikan (TPI)

Tradisional ; Kesenden, Sukalila, Cangkol, dan Kesunean. Pelabuhan

Perikanan Nusantara (PPN) Kejawanan berfungsi utnuk melayani kapalkapal

nelayan dengan tonase besar, sementara untuk kapal-kapal ukuran

kecil pada umumnya mendarat di TPI Tradisional.

(3) Transportasi Udara

Kota Cirebon memiliki Bandar Udara Cakrabhuwana yang merupakan

simpul pergerakan angkutan udara. Bandara Cakrabhuwana memiliki

panjang landasan pacu ± 1.400 meter dan dapat didarati oleh jenis pesawat

F-28.

Tahun 2006 telah dilakukan peningkatan konstruksi run way dengan

anggaran bersumber dari Bantuan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp.

2.000.000.000,-. Peningkatan run way/perpanjangan lebih dari 1.400 meter

memerlukan lahan yang ada di wilyahan Kabupaten Cirebon, sehingga

diperlukan koordinasi dengan pihak pemerintah Kabupaten Cirebon. Dengan

demikian, pembangunan peningkatan run way ini memerlukan pendekatan

kewilayahan, karena harus melibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten

Cirebon.

Jika pembangunan Bandara Internasional Kertajati di Kabupaten

Majalengka jadi dibangun, maka akan berdampak positif pula terhadap

peningkatan pembangunan Kota Cirebon.

2. Perumahan/Permukiman

Gambaran tentang perumahan/permukiman meliputi sebaran

kawasan perumahan, kondisi air bersih, drainase, limbah, dan persampahan.

(1) Sebaran Kawasan Perumahan

Perkembangan kawasan perumahan di Kota Cirebon didominasi oleh

penyediaan/pembangunan perumahan yang diusahakan oleh perusahaan

pengembang (developer). Pada dekade 1980 – 1990-an, penyediaan

perumahan oleh perusahaan pengembang dilakukan dalam skala yang relatif

besar/luas, akan tetapi kecenderungan yang terjadi pada saat ini

pembangunan kawasan perumahan oleh perusahaan pengembangn relatif

kecil. Hal ini disebabkan karena keterbatasan luas lahan.

(2) Air Bersih

Pelayanan air bersih di Kota Cirebon dilayani oleh sistem jaringan

pelayanan air bersih PDAM. Sumber air PDAM sendiri adalah dari sumber

mata air Cipaniis, Kabupaten Kuningan dengan kapasitas debit air terendah

adalah 797 liter per detik, sedangkan kapasitas debit tertinggi adalah 860

liter per detik.

Pelayanan air dari PDAM sebagian besar tersalurkan untuk konsumsi

rumah tangga yaitu sebesar 13.682.975 m3 atau 70,40 persen kemudian

diikuti untuk toko, industri, perusahaan sebesar 2.458.926 m3 atau 12,65

persen.

Sebagian besar wilayah Kota Cirebon telah terlayani air bersih,

kecuali wilayah-wilayah di bagian Selatan dengan kondisi topografi relatif

tinggi, seperti Kelurahan Argasunya, Kelurahan Kalijaga, Kelurahan Kecapi,

dan Kelurahan Larangan.

Dalam melakukan pendistribusiannya sumber air tersebut dibagi

menjadi dua menara persediaan (reservoir), selanjutnya disalurkan melalui

jaringan primer dan sekunder yang langsung didistribusikan ke masingmasing

kran umum (kolektif), dan saluran tersier (individu/rumah tangga).

Melihat kondisi di atas, Kota Cirebon memiliki potensi kerawanan

terhadap tersedianya air bersih karena tergantung pada Kabupaten

Kuningan, maka perlu adanya upaya untuk mencari potensi baru penyediaan

air bersih dari sumber lain seperti pengolahan air laut menjadi air bersih.

Krisis air di Kota Cirebon merupakan salah satu masalah yang urgen

untuk segera dipecahkan. Oleh karenanya, untuk mengatasi masalah air

tersebut Pemerintah Kota Cirebon perlu mengadakan pendekatan

kewilayahan yang melibatkan Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, dan

Kota Cirebon sendiri.

(3) Drainase

Berdasarkan hirarkinya, drainase di Kota Cirebon terdiri atas sistem

primer, sekunder, dan tersier. Sistem primer mengalir melalui 4 sungai besar,

yaitu Sungai Kedung Pane, Sungai Sukalila, Sungai Kesunean, dan Sungai

Kalijaga. Keempat sungai tersebut menampung air yang mengalir dari sistem

sekunder (anak-anak sungai dan drainase lintas kawasan/eks CUDP) dan

saluran-saluran tersier.

Khusus untuk Sungai Sukalila merupakan drainase buatan yang tidak

memiliki hulu seperti ketiga sungai yang lain (hanya menerima aliran dari

beberapa sistem sekunder dan tersier).

(4) Limbah

Pemerintah Kota Cirebon memiliki 3 unit pengelolaan limbah, yaitu

Kolam Oksidasi Kesenden, Taman Ade Irma Suryani, dan Perumnas

(Burung dan Gunung). Namun hingga saat ini untuk Kolam Oksidasi

Kesenden masih belum berfungsi secara optimal.

(5) Persampahan

Sistem pembuangan sampah dikelola oleh masyarakat dan Dinas

kebersihan dan pertamanan. Yang bertanggungjawab pengelolaan sampah

dari rumah tangga hingga ke tempat Pembuangan Sementara (TPS) adalah

masyarakat. Sedangkan dari TPS ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

menjadi tanggungjawab pemerintah.

Kota Cirebon memiliki ± 22 TPS tersebar di seluruh wilayah dan 1

TPA Kopi Luhur. Untuk mendukung sistem pelayanan persampahan pada

saat ini beroperasi 9 buah dump truck, 10 buah arm roll, 1 buah beckhoe, 1

buah track loader, 1 buah bulldozer serta 75 buah container 12m3 dan 27

buah container kecil ukuran 10 m3.

3. Fasilitas Sosial/Umum

Pertumbuhan dan perkembangan jumlah penduduk suatu kota akan

mambawa dampak terhadap jumlah dan kebutuhan ruang untuk penyediaan

fasilitas kota seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan,

perdagangan dan lain-lain.

(1) Pendidikan

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta

keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pendidikan meliputi

pengajaran keahlian khusus, dan juga sesuatu yang tidak dapat dilihat tetapi

lebih mendalam yaitu pemberian pengetahuan, pertimbangan dan kebijaksanaan.

Penyelenggaraan urusan Pendidikan diarahkan untuk meningkatkan

kualitas sumber daya manusia yang dilandasi oleh nilai-nilai keimanan dan

ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan nilai-nilai luhur budaya

bangsa dengan tujuan meningkatnya kualitas pendidikan, serta untuk

mencapai sasaran Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM). Dalam

rangka pelaksanaan kebijakan umum “Peningkatan Angka Partisipasi Murni

(APM) untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam Pendidikan.

diselenggarakan kegiatan “Pelatihan Gugus MBS (pendamping bantuan

UNICEF)”.

Sampai dengan akhir tahun 2004, Kota Cirebon memiliki 13 perguruan

tinggi, 45 SLTA/MA/SMK, 50 SLTP/MTs/SLTP Terbuka, 171 SD/MI, 2 SLB,

20 RA, dan 50 TK.

Fasilitas pendidikan yang ada di Kota Cirebon terdiri atas TK, SD/MI,

SLTP/MTs, SLTA/MA, Perguruan Tinggi dan berbagai Kursus atau

Keterampilan. Program Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan

sarana pendidikan.

(2) Kesehatan

Perawatan kesehatan adalah sebuah proses yang berhubungan

dengan pencegahan, perawatan, dan manajemen penyakit dan juga

promosi kemakmuran mental, fisik, dan rohani melalui pelayanan

ditawarkan oleh profesional kedokteran. Penanganan Urusan Kesehatan

merupakan salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh

Pemerintah Kota Cirebon. Hal ini menuntut Pemerintah Kota Cirebon harus

mampu memberikan pelayanan prima bidang kesehatan yang terjangkau

masyarakat.

Kota Cirebon memiliki 305 (tiga ratus lima) Posyandu, 21 (dua puluh

satu) Puskesmas dan 5 (lima) Rumah Sakit Umum, yang kesemuanya

didukung oleh tenaga medis sebanyak 234 orang dan tenaga paramedis

sebanyak 1045 orang. Puskesmas tersebar di hampir semua Kecamatan.

Apotik terdapat di seluruh Kecamatan. Namun jumlah terbanyak berada di

Kecamatan Pekalipan dan Lemahwungkuk.

Penyelenggaraan urusan Kesehatan diarahkan untuk meningkatkan

kualitas sumber daya manusia yang dilandasi oleh nilai-nilai keimanan dan

ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan nilai-nilai luhur budaya

bangsa dengan tujuan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, serta

untuk mencapai sasaran Meningkatnya derajat kesehatan yang ditandai

dengan menurunnya jumlah bayi yang meninggal, menurunnya jumlah ibu

melahirkan yang meninggal dan menurunnya jumlah balita gizi buruk.

(3) Peribadatan

Fasilitas peribadatan dikelompokkan berdasarkan penganut agama di

Kota Cirebon yaitu Islam, Kristen, Budha. Fasilitas agama Islam

dikelompokan menjadi masjid, langgar, dan mushola. Jumlah fasilitas

peribadatan terbanyak di Kota Cirebon adalah fasilitas peribadatan Islam

(Mesjid). Untuk penyebaran fasilitas peribadatan Agama Islam dan Kristen

hampir merata di seluruh wilayah Kota Cirebon kecuali untuk Vihara terdapat

di Kecamatan Pekalipan dan Lemahwungkuk.

(4) Olahraga/Taman

Penyelenggaraan urusan Olahraga diarahkan untuk: Meningkatkan

kualitas sumber daya manusia yang dilandasi oleh nilai-nilai keimanan dan

ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan nilai-nilai luhur budaya

bangsa” dengan tujuan Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat”,

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan umum “Peningkatan prestasi

olahraga”, Pemerintah Kota Cirebon telah melaksanakan program

“Pembinaan dan pengembangan keolahragaan”. Dalam mencapai program

tersebut diselenggarakan kegiatan “Pekan Olahraga Pelajar Kota

(POPKOTA)”.

Kota Cirebon memiliki beberapa fasilitas lapangan olah raga yang

tersebar di beberapa wilayah Kecamatan, disamping itu juga taman dan

tempat bermain pada dasarnya merupakan fasilitas lingkungan.

(5) Permakaman

Kota Cirebon memiliki 10 Tempat Permakaman Umum (TPU). Kondisi

beberapa TPU, khususnya yang ada di kawasan kota sudah mulai jenuh,

seperti Kemlaten, Cigendeng, Jabang Bayi, Majasem, Drajat –1, Drajat-2,

dan Sunyaragi.

Selain itu, ada juga makam-makam yang memiliki kekhasan dan nilai

sejarah, seperti 1) Makam Batu Celek Keramat, 2) Makam Tan Sam Cai

Kong - Pasar Pagi, 3) Makam Panjang Kesambi, 4) Makam Sunan Kalijaga,

5) Makam Ki Gede Dermayu Keboncai, 6) Makam Ki Kesek Pagongan

Timur, 7) Makam Kesepuhan, 8) Makam Lawang Sanga, dan 9) Makam

Keprabonan.

(6) Pemadam Kebakaran

Untuk mengantisipasi terjadinya bencana kebakaran, Pemerintah Kota

Cirebon mempunyai pemadam kebakaran dengan jumlah 7 unit kendaraan

dimana 6 unit adalah kendaraan pemadam kebakaran tanpa tangga dan 1

unit kendaraan yang menggunakan tangga. Dari jumlah tersebut 2 sudah

tidak layak pakai. Dengan demikian, sarana pelayanan tersebut perlu

pengadaan kembali.

(7) Perabot Jalan (Street Furniture)

Perabot jalan adalah komponen-komponen penunjang fasilitas kota

sekaligus berfungsi estetika, misalnya; pot jalan, bak sampah jalan, shelter,

billboard, dan rambu penunjuk jalan.

Secara umum komponen ini banyak tersebar di ruas-ruas jalan

strategis, seperti Jalan Siliwangi, Jalan dr. Wahidin, Jalan Kartini, Jalan dr.

Cipto MK, dan jalan-jalan lain di kawasan pusat kota.

Dari komponen tersebut yang masih tampak semrawut adalah

billboard/papan reklame. Seringkali penempatan reklame tidak

memperhatikan nilai-nilai estetika lingkungan.

4. Utilitas

(1) Jaringan Listrik

Suplai kebutuhan listrik di Kota Cirebon dipenuhi dari PT PLN

(Persero) Distribusi Jawa Barat Cabang Cirebon. Klasifikasi pemakai energi

listrik dibagi menjadi 5 macam penggunaan, yaitu untuk tujuan sosial, rumah

tangga, bisnis, industri, dan gedung pemerintah.

Daya terpasang pada tahun 2004 adalah sebesar 117.680,87 KVA

dengan daya terpasang terbesar pada golongan tarif rumah tangga sebesar

53.624,85 KVA sedangkan daya terpasang terkecil terdapat pada

penerangan jalan umum 1.544,32 KVA.

(2) Jaringan Telekomunikasi

Jenis fasilitas pelayanan telekomunikasi di Kota Cirebon adalah

jaringan kabel telepon yang terbagi atas 3 bagian, yaitu jaringan kabel yang

disambungkan untuk kebutuhan rumah tangga (perumahan), jaringan kabel

yang disambungkan untuk kepentingan bisnis dan jaringan kabel yang

dihubungkan untuk kebutuhan sosial.

Sejalan dengan pertumbuhan teknologi telekomunikasi yang sangat

pesat, di Kota Cirebon bermunculan penyedia jasa telekomunikasi non kabel

yaitu yang disediakan oleh PT Telkom dan juga pihak swasta (Indosat,

Telkomsel, dll).

(3) Jaringan Gas

Pada tahun 2004 kebutuhan gas Kota Cirebon terlayani oleh

Perusahaan Gas Negara degan jumlah sambungan 11.488 sambungan

dimana sebagian besar pelanggan adalah untuk rumah tangga (98,20

persen). Sementara itu jumlah gas yang disalurkan sebanyak 40.938 m-3.

5. Fasilitas Ekonomi

(1) Perdagangan

Aktifitas perdagangan di Kota Cirebon merupakan sektor yang

dominan dibanding sektor ekonomi lainnya. Fasilitas perdagangan yang ada

di Kota Cirebon pada prinsipnya terdiri atas 2 macam, yaitu : Perdagangan

Modern dan Tradisional. Perdagangan modern terdiri dari Grage Mall,

Cirebon Mall, Toko Alfa Gudang Rabat, Asia Toserba, Surya Toserba, Yogya

Grand Centre, Yorga Lama, Sanitas Toserba, dan Gunungsari Toko

Swalayan. Sedangkan Perdagangan tradisional terdiri dari : Pasar Kanoman,

Pasar Jagasatru, Pasar Pagi, Pasar Gunungsari, Pasar Kramat, Pasar

Drajat, Pasar Perumnas, dan Pasar Kalitanjung.

Sektor perdagangan ini menjadi salah satu faktor dominan yang

sangat menunjang terhadap pencapaian percepatan ekonomi di Kota

Cirebon. Prospek ke depan perlu ditunjang dengan peningkatan peluang

investasi dan daya dukung sarana dan prasarana yang mendukung

perdagangan dan industri sekaligus jasa.

(2) Pariwisata

Kota Cirebon memiliki potensi wisata yang cukup besar, baik berupa

wisata alam maupun wisata buatan. Termasuk dalam kelompok wisata alam

adalah Taman Kera/Makam Jalijaga (2,00 ha). Wisata buatan adalah Taman

Ade Irma Suryani (4,2 ha). Terdapat pula wisata budaya, yakni Keraton

Kesepuhan (18,55 ha), Kraton Kanoman (17,55 ha), Kraton Kacirebonan

(4,65 ha), dan Gua Sunyaragi (1,50). Potensi pariwisata Kota Cirebon

ditunjang oleh pula ketersediaan fasilitas penginapan (hotel).

Sampai dengan akhir tahun 2004, terdapat 46 hotel dengan 1.526

kamar. Jumlah itu terdiri dari 7 hotel berbintang dengan 485 kamar dan 38

akomodasi lain dengan 1.041 kamar.

(3) Fasilitas Lain (Perbankan)

Pelayanan Jasa Perbankan di Kota Cirebon relatif lengkap. Bank

Indonesia sebagai Bank Sentral juga sudah ada sejak lama di Kota Cirebon.

Bank Pemerintah maupun Swasta Nasional sudah memiliki kantor

perwakilan / cabang di Kota Cirebon. Sampai akhir tahun 2004, terdapat 26

kantor cabang Bank Pemerintah maupun Swasta, 11 kantor cabang

pembantu, 6 kantor kas, dan 7 kantor unit, serta dilengkapi dengan 81 unit

fasilitas ATM. Bank umum tersebut terdiri dari : Bank Mandiri, Bank Negara

Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Tabungan Negara, Bank Jabar, Bank

Permata, Bank Central Asia, Bank International Indonesia, Bank Niaga, Bank

Danamon, Bank Panin, Bank Buana Indonesia, Bank Lippo, Bank NISP, Bank Artha

Graha, Bank Nusantara Parahyangan, Bank Mega, Bank BTPN, Bank Djasa Artha,

Bank Swaguna, Bank Haga, Bank Bukopin, Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat,

Bank BRI Syariah, dan Bank Jabar Syariah.

2.1.7. Penataan Ruang

1. Aspek Perencanaan

Secara umum masalah-masalah yang termasuk dalam aspek

perencanan tata ruang adalah :

(1) Keterbatasan dan atau keakuratan data / informasi seringkali

menyebabkan kualitas hasil analisis dan rencana yang dihasilkan kurang

sesuai dengan harapan.

(2) Proses perencanaan tata ruang yang mengharuskan adanya pendekatan

partisipatif (melibatkan banyak pihak) belum sepenuhnya dapat

dilaksanakan.

(3) Perencanaan tata ruang dengan legalitas berupa Peraturan Daerah, di

satu sisi menjadi produk hukum yang memiliki kekuatan hukum sangat

mengikat, akan tetapi di sisi lain bentuk legalisasi berupa seringkali

menjadi kendala untuk melakukan langkah-langkah cepat guna

mengimbangi cepatnya laju pertumbuhan dan perkembangan kota

(4) Perencanaan tata ruang memiliki perspektif 3 (tiga) dimensi yang secara

substansi harus mengakomodir penataan terhadap unsur manusia,

kegiatan, dan ruang sebagai wadahnya. Konsekuensinya, hasil

perencanaan harus bersifat fleksibel/tidak kaku. Akan tetapi di sisi lain;

oleh karena fleksibilitasnya tersebut, seringkali membawa konsekuensi

terhadap penerapan rencana yang seolah-olah tidak konsisten.

Hal terpenting dalam aspek perencanaan tata ruang adalah

disesuaikan dengan pola perencanaan dari nasional dan regional serta

disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta prediksi jangka panjang.

2. Aspek Pemanfaatan

Secara umum masalah-masalah yang termasuk dalam aspek

pemanfaatan ruang adalah :

(1) Jumlah penduduk yang semakin meningkat telah membawa konsekuensi

pada tuntutan akan kebutuhan pemanfaatan ruang/lahan,

(2) Penerapan Rencana Tata Ruang Kota seringkali lebih didominasi oleh

perilaku pasar, akibatnya Pemerintah Daerah harus menerbitkan

peraturan-peraturan baru di luar ketentuan yang tercantum dalam

dokumen rencana tata ruang. Kondisi ini telah menimbulkan image di

mata masyarakat tentang konsistensi Aparatur Pemerintah Daerah dalam

mengimplementasikan dokumen rencana tata ruang,

(3) Dualisme kegiatan perkotaan, dimana tumbuh dan berkembang kegiatankegiatan

yang bersifat modern selalu diikuti oleh kegiatan tradisional.

Kondisi ini seringkali tampak di ariil pusat perbelanjaan dan sekitarnya,

(4) Bentuk dan luas kota yang hanya 3.735,82 hektar telah membawa

konsekuensi terhadap sulitnya mengendalikan dampak penduduk

komuter dari wilayah hinterland ke Kota Cirebon dan sebaliknya, antara

lain :

(a) Pergerakan penduduk wilayah hinterland ke Kota Cirebon telah

menyebabkan meningkatnya jumlah penduduk pada siang hari

dalam jumlah yang sangat berarti.

(b) Pergerakan angkutan becak, dimana Kabupaten Cirebon telah

memiliki andil yang sangat besar dalam hal produksi angkutan

becak sementara operasinya di Kota Cirebon

(5) Keterbatasan lahan yang memiliki nilai ekonomis tinggi telah

berdampak pada pemugaran bangunan-bangunan bersejarah,

(6) Masih terdapat tanah-tanah aset Pemerintah Kota Cirebon yang berada

di wilayah Kabupaten Cirebon dan sebaliknya, khususnya di wilayah

perbatasan,

(7) Karakteristik Kota Cirebon yang memiliki pantai sepanjang ± 7 km telah

menciptakan lingkungan permukiman nelayan yang mempunyai ciri-ciri

kekumuhan,

(8) Kota Cirebon secara geografis berada di dataran rendah dan dilalui

oleh banyak sungai, termasuk sungai-sungai besar yang ada di wilayah

Kabupaten Cirebon, kondisi ini telah berdampak pada tingkat

sedimentasi yang tinggi yang akibatnya adalah terbentuknya tanahtanah

timbul,

(9) Pemanfaatan lahan-lahan kuburan di kawasan kota sudah relatif jenuh,

sementara belum ada upaya kejelasan lokasi alternatif,

(10) Terjadi kecenderungan pemanfaatan trotoar dan atau lahan-lahan

kosong, baik yang berada di sekitar pusat perbelanjaan maupun di

ruas-ruas jalan yang cukup strategis oleh pedagang kaki lima atau

pedagang-pedagang lainnya,

(11) Masih ditemui lahan-lahan kosong yang terlantar sementara

keberadaannya memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi, misalnya

lahan kuburan Cina Penggung, lahan kawasan industri Pegambiran,

dan lahan kawasan wisata bahari,

(12) Rute kendaraan, baik pribadi maupun angkutan kendaraan umum

(angkot) belum mencerminkan pola / sirkulasi pergerakan yang efisien

dan efektif. Kondisi ini telah berdampak negatif, misalnya banyaknya

pelanggaran-pelanggaran arah rute oleh khususnya angkutan becak,

(13) Jumlah angkutan kota yang beroperasi dinilai jauh melebihi kebutuhan

di lapangan, sehingga perlu dilakukan manajemen operasi

(pengendalian kuota, peremajaan, atau pergantian jam operasi),

(14) Terjadi kemacetan lalu-lintas di titik-titik strategis :

(a) Di Sekitar Pusat Perbelanjaan, penyebabnya adalah kepentingan

antara pebelanja vs angkutan kota vs angkutan becak vs kendaraan

keluar masuk parkir vs PKL;

(b) Di Sekitar Pasar Tradisional, penyebabnya adalah kepentingan

antara pebelanja vs angkutan kota vs angkutan becak vs pedagang

klemprakan;

(c) Di Sekitar Fasilitas Pendidikan, penyebabnya adalah kepentingan

antara siswa vs angkutan kota vs angkutan becak vs PKL;

(d) Di Persimpangan KA, penyebabnya adalah indisipliner pengguna

jalan, ditambah lebar jalan tidak memadai;

(e) Di persimpangan strategis, penyebabnya adalah pengaturan fase

traffic light kurang optimal, lebar jalan kurang memadai;

(f) Di koridor perdagangan/ritel, penyebabnya adalah kepentingan

antara pebelanja vs pengguna jalan vs kendaraan keluar masuk

parkir di badan jalan.

3. Aspek Pengendalian

Secara umum masalah-masalah yang termasuk dalam aspek

pengendalian pemanfaatan ruang adalah:

(1) Pemasyarakatan dokumen rencana tata ruang belum berjalan

sebagaimana mestinya, sehingga pemahaman masyarakat terhadap

materi rencana tata ruang masih kurang;

(2) Sebagian besar masyarakat belum mengetahui bagaimana proses dan

prosedur perijinan, khususnya yang berkaitan dengan pengendalian

pemanfaatan ruang;

(3) Sistem pengendalian pemanfaatan ruang yang ada belum berjalan

efisien dan efektif;

(4) Belum ada sistem koordinasi antara Pemerintah Kota dan Kabupaten

Cirebon yang mampu menjamin keterpaduan dan kesinambungan

penataan ruang, khususnya di wilayah perbatasan, sehingga seringkali

muncul konflik-konflik tata ruang di wilayah perbatasan;

(5) Banyak ditemui pelanggaran terhadap garis sempadan, seperti

sempadan pagar dan bangunan, sempadan sungai, sempadan pantai,

dan sempadan rel kereta api; dan

(6) Pemanfaatan potensi Galian C di Kelurahan Argasunya dinilai kurang

memperhatikan norma-norma kelestarian sumber daya alam dan

lingkungan hidup.

Hal yang tidak kalah penting adalah konsistensi atau komitmen seluruh

stakeholders baik pengusaha, pemmerintah maupun masyarakat untuk

sama-sama berpegang teguh pada penataan ruang yang telah

direncanakan.

4. Penggunaan Lahan

Berdasarkan kondisi nyata dilapangan dengan melakukan delineasi

global terhadap citra satelit quick bird tahun 2002, Kota Cirebon terbagi habis

dalam 2 (dua) peruntukan, yaitu ; kawasan /lahan terbangun dan

kawasan/lahan kosong.

Kawasan/lahan terbangun pada prinsipnya terbagi habis untuk jenis

penggunaan lahan seperti perumahan/permukiman, perkantoran/

pemerintahah, perdagangan/jasa, industri, perbengkelan/pergudangan,

permakaman, ruang terbuka hijau (taman) dan lain-lain (prasarana jalan,

drainase). Sedangkan kawasan/lahan non-terbangun pada umumnya masih

berupa lahan-lahan kosong.

Berdasarkan delineasi tersebut dapat diidentifikasi alokasi kawasan

terbangun di Kota Cirebon seluas ± 2.039,96 (53,54persen) dan kawasan

non terbangun (lahan kosong) seluas ± 1.770,04 (46,46 persen)

Perkembangan yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa jenis

penggunaan lahan di atas tidak selalu terpisah, akan tetapi hampir terjadi

percampuran antara yang satu dengan yang lain (mix use). Kondisi

semacam ini relatif menyulitkan penghitungan alokasi pada skala peta yang

relatif kecil.

Kondisi umum penggunaan lahan di Kota Cirebon dapat digambarkan

bahwa perumahan/permukiman memiliki luas yang paling besar, yaitu

seluas 1.368,55 ha (36,63 persen) dari luas seluruh kota. Sementara

penggunaan lahan yang paling kecil adalah industri dan

pergudangan/perbengkelan, masing masing seluas 60,14 ha (1,61 persen)

dan 61,27 ha (1,64 persen).

2.2. ANALISIS SWOT

Sementara langkah-langkah yang perlu dilakukan guna mencapai

pembangunan Kota Cirebon berdasarkan hasil analisis yang dilakukan

adalah sebagai berikut :

Rangking Langkah Untuk Mewujudkan Visi

1 Optimalisasi Pemanfaatan Ruang

2 Pelayanan aparatur yang prima

3 Penegakan hukum

4 Meningkatkan investasi swasta

5 Membudayakan etos kerja

6 Pemberdayaan masyarakat

7 Mewujudkan masyarakat yang bermoral baik dan religius

8 Meningkatkan kualitas SDM (Melalui Pendidikan)

9 Meningkatnya kesadaran terhadap kelestarian fungsi lingkungan

Berdasarkan pilihan responden tersebut, langkah awal yang harus

dilakukan guna membangun Kota Cirebon adalah Optimalisasi Pemanfaatan

Ruang dan peningkatan pelayanan aparatur pemerintah.

2. 2. 1. Kekuatan

Kekuatan yang dimiliki Kota Cirebon dapat dilihat dari hasil analisis

sebagai berikut :

Rangking Potensi Kota Cirebon utk Mewujudkan Visi

1 potensi perdagangan & Industri serta Jasa

2 potensi SDM

3 potensi Sarana dan prasarana

4 potensi kelautan/perikanan

5 potensi wisata

potensi perdagangan & Industri serta Jasa, SDM dan Sarana dan

Prasarana merupakan kekuatan yang pantas untuk mendukung

pembangunan Kota Cirebon.

2. 2. 2. Kelemahan yang Dimiliki

Sementara kelemahan yang dimiliki Kota Cirebon dapat dilihat pada

hasil analisis sebagai berikut :

Ranking Kelemahan/permasalahan dlm Mewujudkan Visi

Kota Cirebon

1 Konsistensi Pemanfaatan Ruang

2Belum mantap dan lengkapnya perangkat hukum/perda

3 Investasi belum berkembang

4Pelayanan Pemerintah Daerah yang masih belum optimal

5 Masih rendahnya daya beli masyarakat

6 Masih tingginya angka putus sekolah dan masih terdapatnya masyarakat yang buta huruf).

Belum konsistennya Pemanfaatan Ruang serta belum mantapnya

perangkat hukum atau perda dalam menata pembangunan merupakan

kelemahan yang paling menonjol.

2. 2. 3. Peluang

Peluang yang dimiliki Kota Cirebon di masa yang akan datang

berdasar hasil analisis adalah sebagai berikut :

Ranking Peluang atau Prospek dlm Mewujudkan Visi

1 Posisi yang strategis

2 Peluang Investasi

3 Peluang pasar komoditas unggulan

4 Adanya otonomi daerah

5 Adanya kebijakan perdagangan bebas

6 Adanya kerjasama Pemerintah Daerah se-Jawa Barat

7 Meningkatnya harga komoditas industri unggulan

Posisi strategis kawasan, peluang Investasi dan adanya peluang pasar

komoditas unggulan serta adanya otonomi daerah merupakan peluang yang

harus dimanfaatkan wilayah Kota Cirebon untuk mencapai visi dan misinya.

2. 2. 4. Ancaman

Adapun ancaman utama yang dihadapi wilayah ini menurut hasil

analisis adalah sebagai berikut:

Rangking Ancaman dalam Mewujudkan Visi

1 Perdagangan bebas (regional, nasional dan internasional)

2 Persaingan antar daerah yang kurang sehat

3 perubahan kebijakan propinsi dan nasional

4 kondisi keamanan kawasan (rawan HIV, Flu Burung/

Pandemi Avian Influenza)

Pelaksanaan perdagangan bebas dan daya saing daerah lain yang

terus meningkat menyaingi Kota Cirebon merupakan ancaman yang perlu

diantisipasi sejak dini. Oleh karena itu pembangunan Kota Cirebon harus

senantiasa memperhatikan pendekatan kewilayahan, sesuai dengan

perkembangan wilayah lain di sekitarnya.

Dari hasil analisis yang dilakukan lingkungan dan isu strategis yang

berpengaruh dalam pelaksanaan tugas pokok Pemerintah Kota Cirebon

secara rinci adalah:

1. Faktor Internal

(1) Profesionalitas dan proporsionalitas Sumber Daya Aparatur

Profesionalitas pegawai merupakan potensi yang bisa

dimanfaatkan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pemerintah

Kota sebagai pelayan masyarakat maupun sebagai fasilitator

pembangunan. Profesionalitas pegawai akan membawa dampak yang

besar bagi kinerja pemerintahan pada umumnya sehingga menjadi

faktor pendorong dalam meningkatkan pembangunan di segala bidang

dan sektor.

(2) Dukungan Anggaran

Pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan akan berjalan sesuai

dengan harapan jika didukung oleh pendanaan baik yang bersumber

dari APBD Kota, Provinsi Jawa Barat maupun Pemerintah Pusat.

Ketergantungan dari Pemerintah Pusat dapat dikurangi dengan cara

meningkatkan potensi yang secara lebih terfokus dan profesional

melalui intensifikasi penerimaan sumber perpajakan serta retribusi

daerah tanpa menciptakan beban tinggi bagi masyarakat maupun

sektor swasta

(3) Perusahaan Daerah

Keberadaan Perusahaan Daerah harus diupayakan menjadi salah satu

pelaku ekonomi daerah yang dapat mendayagunakan aset daerah

untuk kesejahteraan masyarakat dan sebagai penyedia pelayanan

publik dengan menjaga kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan.

(4) Kapasitas Legislatif Daerah.

Hubungan antara eksekutif dan legislatif perlu diupayakan seoptimal

mungkin, sebab arah dan kebijakan riil pembangunan yang

dilaksanakan sangat tergantung pada kebijakan eksekutif dan legislatif,

Dunia usaha masyarakat sipil, sehingga dengan demikian perlu

mengintensifikasikan dialog rutin (komunikasi/koordinasi yang sehat

dan bermutu) untuk membahas permasalahan dan percepatan

pembangunan.

(5) Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah

Penataan kelembagaan dilakukan untuk menemukan format struktur

organisasi perangkat daerah yang “hemat struktur kaya fungsi” dan

lebih sesuai bagi kebutuhan pembangunan daerah serta

menghilangkan duplikasi dan tumpang tindih kewenangan antar unit

kerja.

(6) Disiplin Pegawai

Disiplin pegawai dalam pemerintahan mutlak diperlukan. Citra

Pemerintah sangat besar ditentukan oleh disiplin aparatur, karena

disiplin kerja aparat sangat berdampak positif terhadap kinerja

pemerintah. Melalui disiplin kerja tinggi, dengan sendirinya efektivitas

dan efisiensi pun tinggi, sekaligus akan tercermin pada kinerja pegawai

dan pemerintah secara keseluruhan.

(7) Fasilitas perkantoran, perdagangan, jasa dan hiburan

Fasilitas perkantoran, perdagangan, jasa dan hiburan yang ada di Kota

Cirebon merupakan kekuatan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota

Cirebon. Pada umumnya fasilitas-fasilitas perkantoran, perdagangan

dan hiburan berada di wilayah pusat kota. Seluruh fasilitas sosial

tersebut tidak hanya melayani masyarakat Kota Cirebon saja tetapi

juga menjadi pusat tujuan masyarakat seluruh Wilayah Cirebon,

Indramayu dan sekitarnya

(8) Koordinasi

Koordinasi memiliki peranan penting dalam keberhasilan pelaksanaan

kegiatan pemerintahan, pembangunan dan perekonomian. Oleh karena

itu, koordinasi baik antara satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kota

Cirebon dengan Pemerintah Kota Cirebon serta stakeholderss perlu

ditingkatkan.

2. Faktor Eksternal

(1) Adanya kewenangan yang diberikan berdasarkan kebijakan Otonomi

Daerah Penerapan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-

Undang tentang perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah

merupakan potensi bagi Pemerintah Kota dalam menjalankan tugas dan

fungsinya. Adanya undang-undang tersebut akan memberikan peluang

untuk mandiri dalam berbagai bidang sehingga akan terwujud cita-cita

sesuai diharapkan masyarakatnya. Disamping kedua Undang-undang

tersebut, keberadaan Peraturan-peraturan Pemerintah dan Peraturan

Daerah juga merupakan potensi yang sangat penting karena sebagai

pedoman bagi pencapaian kegiatan Pemerintah Kota Cirebon.

(2) Partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat sangat penting dalam keberhasilan

pembangunan. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam

pembangunan perlu ditingkatkan untuk terjadinya saling mendukung

pemerintah dengan masyarakat dan mempercepat pelaksanaan

pembangunan.

(3) Keamanan dan ketertiban umum

Keamanan dan ketertiban umum sangat mendukung dalam berjalannya

proses pembangunan, pemerintahan dan perekonomian. Peningkatan

keamanan dan ketertiban umum disegala sektor terus dioptimalkan

sehingga program dan kegiatan Pemerintah Kota Cirebon dapat

dilaksanakan secara berkesinambungan.

 (4) Keberadaan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)

Sebagai media berhimpunnya Pemerintah Kota mempunyai peran yang

sangat strategis dan menyuarakan aspirasi kepada pemerintah pusat

dalam memecahkan permasalahan perkotaan dan mengantisipasi

tantangan kelembagaan dalam perkembangan Kota dimasa depan.

(5) Letak geografis Kota Cirebon yang strategis

Letak Geografis Kota Cirebon sangat strategis sebagai pusat

perdagangan dan perekonomian. Hal ini akan berdampak pada

penerapan Core Business di wilayah Provinsi Jawa Barat. Hal ini akan

menambah strategis jika ditunjang oleh pembangunan KA Bandung—

Cirebon; jalan tol Cisundawu-Cikampek-Cirebon-Kanci-Pejagan; dan

pembangunan Bandara Internasional Kertajati.

(6) Potensi wisata budaya

Potensi wisata budaya yang dimiliki Kota Cirebon sangat berpeluang

dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, sehingga sangat

diperlukan pengelolaan potensi wisata budaya secara optimal

(7) Kesadaran hukum masyarakat

Masih terbatasnya informasi yang diterima oleh masyarakat tentang

produk hukum merupakan salah satu faktor yang menyebabkan

munculnya kecenderungan pelanggaran terhadap produk hukum.

Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum masyarakat merupakan

tantangan bagi Pemerintah Kota untuk mewujudkan masyarakat Kota

Cirebon yang tertib hukum.

(8) Penduduk miskin

Jumlah penduduk miskin yang semakin meningkat merupakan tantangan

bagi Pemerintah Kota Cirebon. Untuk itu efektifitas dan efesiensi

penanganan pengentasan keluarga miskin perlu ditingkatkan.

(9) Prasarana dan sarana dasar kota

Pembangunan jalan tol, peningkatan jalur jalan kereta api, dan lain

sebagainya, merupakan upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat.

(10) Kerja sama Pemerintah Kota Cirebon dengan pihak swasta

Kerja sama Pemerintah Kota Cirebon dengan pihak swasta sangat

penting dalam rangka meningkatkan upaya pelibatan swasta untuk

berpartisipasi dalam menanggulangi permasalahan–permasalahan sosial,

ekonomi, dan pembangunan.

(11) Kesepahaman antara pengusaha, buruh/pekerja, dan pemerintah

Jalinan komunikasi dan kesepahaman antara pengusaha, buruh/pekerja

dan Pemerintah dapat menciptakan stabilitas daerah yang kondusif

(12) Perkembangan teknologi informasi

(13) Perkembangan sarana/prasarana komunikasi

(14) Pluralisme demokrasi (banyak pilihan)

(15) Penduduk tua meningkat

(16) Pendidikan meningkat

(17) Perubahan iklim (pantai)

(18) Pola kehidupan masyarakat yang meliputi pergaulan yang semakin

tidak kondusif, etika yang mulai banyak dilanggar, dan selera yang

beragam

2.3. PREDIKSI KONDISI UMUM KOTA CIREBON

Untuk lebih lengkapnya prediksi kondisi umum Kota Cirebon untuk 20

tahun ke depan dapat dilihat sebagai berikut :

2.3.1. Geomorfologi dan Lingkungan Hidup

Dalam hal kemampuan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan

hidup, sasaran yang hendak dicapai dalam pengelolaan sumber daya alam

dan lingkungan hidup Kota Cirebon dalam 20 tahun mendatang adalah

sebagai berikut:

(1) Terwujudnya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam

dan perlindungan fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan,

berkeadilan, dan berkeseimbangan dengan perolehan nilai tambah

yang optimal bagi kepentingan negara dan untuk sebesar-besar

kesejahteraan masyarakat Kota Cirebon.

(2) Tercapainya peningkatan kesadaran, sikap mental, dan perilaku

masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian

fungsi lingkungan hidup.

(3) Tersedia dan terkelolanya fasilitas air bersih yang dapat dikelola

dengan maksimal dengan pemanfaatan potensi yang ada di Kota

Cirebon.

(4) Adanya perubahan iklim

2.3.2. Demografi

Dalam 20 tahun mendatang, tantangan dalam pengendalian kuantitas

dan laju pertumbuhan penduduk adalah menciptakan penduduk tumbuh

seimbang sehingga terjadinya bonus demografi yang ditandai dengan

penduduk usia produktif lebih besar dari penduduk usia non-produktif.

Kondisi tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal yang harus ditunjukkan

dengan tingginya tingkat tabungan masyarakat yang dapat diinvestasikan

untuk peningkatan kualitas SDM dan meningkatkan daya saing. Tantangan

lainnya berkaitan dengan upaya persebaran dan mobilitas penduduk.

Di Kota Cirebon tingkat kepadatan penduduk sudah tinggi dan

persebaran penduduk masih kurang merata, mereka masih banyak terpusat

di pusat perkotaan yang memiliki sarana dan prasarana kehidupan yang

lebih memadai. Tantangan lainnya adalah belum tertatanya administrasi

kependudukan secara nasional, yang menyangkut data kuantitas, kualitas,

dan mobilitas penduduk. Penduduk umur tua bertambah yang mempunyai

konsekuensi logis terhadap masa kerja dan pemeliharaan kesempatan kerja.

Perkembangan jumlah penduduk selama periode 1997-2006 (9 tahun)

semula sebanyak 253.547 jiwa menjadi 285.363 jiwa atau ada kenaikan

sebesar 31.816 jiwa (11,1persen) Jika dirata-ratakan dalam rentang waktu 9

tahun penduduk bertambah rata-rata 11, 1persen maka pada tahun 2025

diperkirakan jumlah penduduk sebanyak 348.995 Jiwa. Dengan rata-rata

pertumbuhan penduduk pertahun sebesar 1, 32persen.

Jumlah penduduk miskin selama tahun 2003 s/d 2006 sebesar

5,13persen s/d 5,09persen dari jumlah penduduk, Maka diperkirakan tahun

2025 prosentase jumlah penduduk miskin sebesar 3persen s/d 4persen dari

jumlah penduduk.

2.3.3. Ekonomi dan Sumber daya Alam

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Cirebon selama periode 2003

s/d 2006 berkisar antara 4,27persen s/d 5,54persen maka diperkirakan LPE

kota Cirebon selama periode tahun 2005 s/d 2025 berkisar antara 5 persen

s/d 7persen.

Perekonomian 20 tahun yang akan datang dikembangkan

berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi dan persaingan sehat dengan

memperhatikan nilai-nilai keadilan serta kepentingan Masyarakat Kota

Cirebon sehingga terjamin kesempatan berusaha dan bekerja bagi seluruh

masyarakat. Pengelolaan kebijakan perekonomian perlu memperhatikan

secara cermat dinamika globalisasi, komitmen nasional di berbagai fora

perjanjian ekonomi internasional, dan kepentingan strategis daerah di dalam

menjaga kemandirian dan kedaulatan ekonomi masyarakat.

1. Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh dimana

perdagangan, industri dan jasa menjadi basis aktivitas ekonomi yang

menghasilkan produk-produk secara efisien dan modern, berdaya

saing global menjadi motor penggerak perekonomian, dan jasa

menjadi perekat ketahanan ekonomi.

2. PDRB Perkapita selama periode 2001 s/d 2006 yaitu 16,32 juta

s/d18,70 juta pertahun dengan pertumbuhan pendapatan perkapita

antara 0,20persen s/d 1,64persen, maka diperkirakan pada tahun

2025 pendapatan perkapita berkisar 54 juta s/d 60 juta pertahun

(berkisar US$ 6000) dengan tingkat pemerataan yang relatif baik dan

jumlah penduduk miskin berkisar 3 persen s/d 4 persen dari jumlah

penduduk.

Perekonomian 20 tahun yang akan datang dikembangkan berorientasi

dan berdaya saing global melalui transformasi bertahap dari perekonomian

berbasis keunggulan komparatif menjadi perekonomian yang berkeunggulan

kompetitif dengan prinsip-prinsip dasar: mengelola secara berkelanjutan

peningkatan produktivitas daerah melalui penguasaan, penyebaran,

penerapan, dan penciptaan (inovasi) ilmu pengetahuan dan teknologi;

mengelola secara berkelanjutan kelembagaan ekonomi yang melaksanakan

praktik terbaik dan kepemerintahan yang baik, dan mengelola secara

berkelanjutan sumberdaya sesuai kompetensi dan keunggulan daerah.

Struktur perekonomian 20 tahun yang akan datang di Kota Cirebon

diperkuat dengan mendudukkan sektor industri, perdagangan dan jasa

sebagai motor penggerak yang yang menghasilkan produk-produk secara

produktif, modern, dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif,

yang menerapkan praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik, agar

terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh.

Untuk 20 tahun yang akan datang peningkatan efisiensi, modernisasi,

dan nilai tambah kegiatan sektor industri, perdagangan dan jasa didorong

agar mampu bersaing di pasar lokal, nasional dan internasional serta untuk

memperkuat basis produksi secara lokal. Kepentingan ini merupakan faktor

strategis karena berkenaan dengan pembangunan kota, pengentasan

kemiskinan dan keterbelakangan, dan ketahanan pangan.

Penyelenggaraannya yang terencana secara cermat akan menjamin

terwujudnya transformasi seluruh elemen perekonomian daerah ke arah

lebih maju dan lebih kokoh di era globalisasi.

Sektor keuangan di Kota Cirebon 20 tahun yang akan datang

dikembangkan agar senantiasa memiliki kemampuan di dalam menjaga

stabilitas ekonomi dan membiayai tujuan pertumbuhan ekonomi yang

berkualitas serta mampu memiliki daya tahan terhadap kemungkinan gejolak

krisis melalui: implementasi sistem Jaring Pengaman Sektor Keuangan

Indonesia, peningkatan kontribusi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank

dalam pendanaan pembangunan, serta peningkatan kualitas pertumbuhan

perbankan daerah. Dengan demikian, setiap jenis investasi (baik jangka

pendek maupun jangka panjang) akan memperoleh sumber pendanaan yang

sesuai dengan karakteristik jasa keuangan. Selain itu, semakin beragamnya

lembaga keuangan akan memberikan alternatif pendanaan lebih banyak bagi

seluruh lapisan masyarakat.

Perbaikan pengelolaan keuangan daerah 20 tahun yang akan datang

di Kota Cirebon bertumpu pada sistem anggaran yang transparan,

bertanggung jawab, dan dapat menjamin efektivitas pemanfaatan.

Kepentingan utama pembiayaan pemerintah daerah adalah penciptaan

pembiayaan pembangunan yang dapat menjamin kemampuan peningkatan

pelayanan publik baik di dalam penyediaan pelayanan dasar, prasarana dan

sarana fisik serta ekonomi, dan mendukung peningkatan daya saing

ekonomi.

Pembangunan ekonomi di Kota Cirebon dalam 20 tahun mendatang

diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut.

Pertama Melalui keunggulan komparatif dengan wawasan, kemampuan, dan

daya kreasi yang tinggi, serta memiliki sarana dan prasarana yang cukup

lengkap, basis keunggulan kompetitif industri dalam 20 tahun mendatang

Kota Cirebon dikembangkan berdasarkan 3 (tiga) prinsip utama, yaitu:

(1) Pengembangan industri dan jasa yang mengolah secara efisien dan

rasional sumber daya, dengan memperhatikan daya dukungnya;

(2) Pengembangan industri dan jasa yang memperkuat kemampuan dan

pembangunan jaringan interaksi, komunikasi, dan informasi baik untuk

kepentingan domestik maupun dalam kaitannya dengan dinamika

globalisasi; dan

(3) Pengembangan industri yang memperkuat integrasi dan struktur

keterkaitan antar-industri dan jasa ke depan.

Kedua dengan prinsip tersebut, fokus pengembangan industri dan jasa di

Kota Cirebon dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada 4 (empat) pilar

utama,

(1) Industri yang berbasis pengolahan hasil pertanian dan kelautan;

(2) Industri dan jasa transportasi;

(3) Industri teknologi informasi dan peralatan telekomunikasi (telematika),

dan

(4) Basis industri manufaktur dan obat-obatan yang potensial dan

strategis untuk perkuatan daya saing industri ke depan.

Di Kota Cirebon dalam 20 tahun kedepan peningkatan efisiensi,

modernisasi, dan nilai tambah sektor industri dan jasa dalam arti luas

dikelola dengan berbasis pengembangan hasil agribisnis/agro industri dan

hasil kelautan yang dinamis dan efisien. Tujuan ini perlu diselenggarakan

melalui revitalisasi kelembagaan pada tingkat operasional, optimalisasi

sumberdaya, dan pengembangan SDM pelaku usaha agar mampu

meningkatkan produktivitas serta merespon permintaan pasar dan peluang

usaha. Selain bermanfaat bagi peningkatan pendapatan masyarakat kota

pada umumnya, upaya ini bermanfaat di dalam menciptakan diversifikasi

industri, perdagangan dan jasa yang pada gilirannya meningkatkan

sumbangannya di dalam pertumbuhan perekonomian kota. Perhatian perlu

diberikan kepada peningkatan kesejahteraan pengusaha kecil dan nelayan,

pengembangan masyarakat, upaya pengentasan kemiskinan secara terarah

serta perlindungan terhadap sistem perdagangan dan persaingan yang tidak

adil.

Sistem ketahanan pangan di Kota Cirebon 20 tahun yang akan datang

harus dibangun sampai pada kemampuan kerjasama dengan daerah lain di

sekitar Kota Cirebon untuk menjaga kemandirian pangan daerah dengan

mengembangkan kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin

pemenuhan kebutuhan pangan di tingkat rumah tangga yang cukup, baik

dalam jumlah maupun mutu dan gizinya, aman, merata, dan terjangkau,

yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan

keragaman lokal.

Di Kota Cirebon 20 tahun yang akan datang perdagangan dan

investasi dikembangkan agar mampu mendukung perkuatan daya saing

regional dan global. Perdagangan diarahkan untuk memperkuat efisiensi

sistem perdagangan daerah/Provinsi; memperkuat posisi daerah dalam

aktivitas perdagangan serta berbagai forum kerjasama perdagangan global,

regional, dan plurilateral; pengembangan citra produk daerah yang

berkualitas nasional dan internasional; dan mampu mendorong integrasi

kegiatan ekonomi daerah untuk memperkuat ketahanan ekonomi. Sementara

itu, investasi diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan

ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan

peningkatan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing, serta selaras

dengan fokus peningkatan daya saing perekonomian kota.

Dalam Bidang Jasa, 20 tahun yang akan datang termasuk jasa

infrastruktur dan keuangan, dikembangkan sesuai dengan kebijakan

pengembangan ekonomi daerah agar mampu mendukung secara efektif

peningkatan daya saing global dengan menerapkan sistem dan standar

pengelolaan sesuai dengan praktik terbaik nasional, yang mampu

mendorong peningkatan ketahanan serta nilai tambah perekonomian daerah,

dan yang mampu mendukung kepentingan strategis di dalam

pengembangan SDM di kota dan keprofesian, penguasaan dan pemanfaatan

teknologi Kota Cirebon, dan pengembangan keprofesian tertentu, serta

mendukung kepentingan kota dalam pengentasan kemiskinan dan

pengembangan kegiatan perekonomian.

Bidang Kepariwisataan 20 tahun yang akan datang di Kota Cirebon

dikembangkan agar mampu mendorong peningkatan daya saing

perekonomian kota, peningkatan kualitas perekonomian, dan kesejahteraan

masyarakat, serta perluasan kesempatan kerja. Pengembangan

kepariwisataan memanfaatkan secara arif dan berkelanjutan keragaman

pesona keindahan Kota Cirebon dan potensi daerah sebagai wilayah kota

dan bahari yang strategis serta dapat mendorong kegiatan ekonomi yang

terkait dengan pengembangan budaya daerah dan nasional.

Pengembangan UKM dan Koperasi 20 tahun yang akan datang

diarahkan untuk menjadi pelaku ekonomi yang berdaya saing melalui

perkuatan kewirausahaan dan peningkatan produktivitas yang didukung

dengan upaya peningkatan adaptasi terhadap kebutuhan pasar,

pemanfaatan hasil inovasi dan penerapan teknologi. Pengembangan UKM

menjadi bagian integral di dalam perubahan struktur yang sejalan dengan

modernisasi pengolahan hasil agribisnis dan agroindustri, serta hasil

kelautan khususnya yang mendukung ketahanan pangan, serta perkuatan

basis produksi dan daya saing industri melalui pengembangan rumpun

industri, percepatan alih teknologi, dan peningkatan kualitas SDM.

Sementara itu, pengembangan usaha mikro menjadi pilihan strategis untuk

mengurangi kesenjangan pendapatan dan kemiskinan kota. Koperasi

dikembangkan semakin luas menjadi wahana yang efektif dalam

menciptakan efisiensi kolektif para anggota koperasi, baik produsen maupun

konsumen, sehingga menjadi pelaku ekonomi yang mampu mendukung

upaya peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi.

Kelembagaan ekonomi 20 tahun yang akan datang dikembangkan

sesuai dinamika kemajuan ekonomi dengan menerapkan prinsip-prinsip

kepemerintahan yang baik (good governmen) di dalam menyusun kerangka

regulasi dan perijinan yang efisien, efektif, dan non-diskriminatif; menjaga

persaingan usaha secara sehat mengembangkan dan melaksanakan iklim

persaingan usaha secara sehat dan perlindungan konsumen; mendorong

pengembangan standardisasi produk dan jasa untuk meningkatkan daya

saing; merumuskan strategi dan kebijakan pengembangan teknologi sesuai

dengan pengembangan ekonomi kota; dan meningkatkan daya saing Usaha

Kecil dan Menengah (UKM) sehingga menjadi bagian integral dari

keseluruhan kegiatan ekonomi.

Kebijakan pasar kerja 20 tahun yang akan datang di Kota Cirebon

diarahkan untuk mendorong terciptanya sebanyak mungkin lapangan kerja

formal serta meningkatkan kesejahteraan pekerja di pekerjaan informal.

Pasar kerja yang fleksibel, hubungan industrial yang harmonis dengan

perlindungan yang layak, keselamatan kerja yang memadai, serta

terwujudnya proses penyelesaian industrial yang memuaskan semua pihak

merupakan ciri-ciri pasar kerja yang diinginkan. Selain itu, pekerja

diharapkan mempunyai produktivitas yang tinggi sehingga dapat bersaing

serta menghasilkan nilai tambah yang tinggi dengan pengelolaan pelatihan

dan pemberian dukungan bagi program-program pelatihan yang strategis

untuk efektivitas dan efisiensi peningkatan kualitas tenaga kerja sebagai

bagian integral dari investasi sumber daya manusia. Sebagian besar pekerja

akan dibekali dengan pengakuan kompetensi profesi sesuai dinamika

kebutuhan industri dan dinamika persaingan global.

2.3.4. Sosial Budaya dan Politik

Sumber daya manusia (SDM) merupakan subyek dan sekaligus obyek

pembangunan, mencakup seluruh siklus hidup manusia sejak kandungan

hingga akhir hidup. Pembangunan SDM dapat dilihat dari tiga dimensi, yaitu

kualitas, kuantitas, dan mobilitas penduduk. Kualitas SDM membaik yang

antara lain ditandai dengan meningkatnya status kesehatan dan taraf

pendidikan masyarakat. Namun demikian, kualitas SDM Kota Cirebon dilihat

dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sudah tergolong tinggi jika

dibandingkan dengan kabupaten lain di Indonesia. Tingginya kualitas SDM

menyebabkan tingginya produktivitas dan daya saing dalam berkompetisi

dan merupakan peluang besar dalam menata Cirebon 20 tahun mendatang.

Pembaruan peraturan perundang-undangan atau Perda terusmenerus

dilakukan melalui penggantian dan penyempurnaan peraturan

perundang-undangan yang telah lama maupun yang tidak sesuai dengan

nilai-nilai sosial dan kebutuhan masyarakat Kota Cirebon. Penyempurnaan

struktur hukum dilakukan melalui pemberdayaan berbagai kelembagaan

hukum, sedangkan peningkatan budaya hukum dilakukan melalui berbagai

pendidikan, sosialisasi maupun berbagai upaya pemberian keteladanan pada

masyarakat luas.

Kota Cirebon 20 tahun yang akan datang budaya inovatif yang

berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi terus dikembangkan agar Kota

Cirebon menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu berjaya di

era persaingan global. Pengembangan budaya ilmu pengetahuan dan

teknologi tersebut dilakukan dengan meningkatkan penghargaan masyarakat

terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pengembangan budaya

membaca dan menulis, masyarakat pembelajar, masyarakat yang cerdas,

kritis, dan kreatif dalam rangka pengembangan tradisi ilmu pengetahuan dan

teknologi, bersamaan dengan mengarahkan budaya konsumtif menuju

budaya produktif. Bentuk-bentuk pengungkapan kreativitas, antara lain

melalui kesenian, tetap didorong untuk mewujudkan keseimbangan aspek

material, spiritual dan emosional. Pengembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi serta kesenian diletakkan dalam kerangka peningkatan harkat,

martabat dan peradaban manusia.

Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) 20 tahun

yang akan datang di Kota Cirebon diarahkan untuk penguasaan dan

pemanfaatan IPTEK bagi kesejahteraan masyarakat, kemandirian dan daya

saing daerah melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas IPTEK yang

senantiasa berpedoman pada nilai agama, nilai budaya, nilai etika, serta

memperhatikan sumber daya dan kelestarian fungsi lingkungan hidup di Kota

Cirebon.

Pembangunan IPTEK dalam 20 puluh tahun mendatang diarahkan

untuk mendukung ketahanan pangan, ketersediaan energi, penciptaan dan

pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, penyediaan teknologi

transportasi, kebutuhan teknologi pertahanan, teknologi kesehatan, serta

meningkatkan jumlah perolehan hak patent. Dukungan tersebut dilakukan

melalui peningkatan kuantitas, kualitas, dan mobilitas SDM IPTEK,

peningkatan anggaran riset, pengembangan sinergi kebijakan IPTEK lintas

sektor, perumusan agenda riset nasional selaras dengan kebutuhan pasar,

peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana IPTEK, penguatan

sistem inovasi yang mendukung pembangunan ekonomi yang berbasis

pengetahuan, peningkatan kerjasama penelitian domestik dan internasional

antar lembaga litbang, perguruan tinggi dan dunia usaha, penumbuhan

industri baru berbasis produk litbang, peningkatan kesadaran industri pada

standar mutu produk berbasis sistem pengukuran, standardisasi, pengujian

dan mutu (measurement, standardization, testing, and quality/MSTQ)

2.3.5. Prasarana dan Sarana Wilayah

Dari ketersediaan infrastruktur di Kota Cirebon, mencakup

transportasi, ketenagalistrikan dan energi, telematika. Dalam kaitan itu,

pembangunan infrastruktur diarahkan pada pencapaian sasaran pokok

sebagai berikut.

Tersusunnya jaringan infrastruktur yang terintegrasi satu sama lain,

khususnya pelabuhan, lapangan terbang, dan jalan raya dalam sistem

jaringan inter dan antar-daerah, baik antar Provinsi dengan tingkat

keselamatan, jaminan kelaikan prasarana dan sarana sesuai dengan standar

nasional bahkan internasional.

Pemenuhan pasokan tenaga listrik yang handal sesuai permintaan

kebutuhan tenaga listrik termasuk hampir sepenuhnya elektrifikasi industri

dan rumah tangga dapat terpenuhi; tercapainya tingkat efisiensi yang

memuaskan baik sisi pembangkitan, transmisi dan distribusi; terwujudnya

sistem ketenagalistrikan yang berbasis pada energi terbarukan, panas bumi,

nuklir, dan energi fosil non BBM; serta terciptanya industri penunjang

ketenagalistrikan dalam negeri yang mampu memberikan kontribusi

signifikan bagi pengembangan sistem kelistrikan kota.

Meningkatnya penyelenggaraan jasa pengiriman barang dan

telematika yang efisien guna meningkatkan kesiapan dan kemampuan

masyarakat kota dalam memanfaatkan jasa pengangkutan dan informasi

sehingga tercipta masyarakat informasi daerah yang berdaya saing dan

mampu mengatasi dan memanfaatkan arus globalisasi.

Terwujudnya pengolahan sumber daya air yang mampu menjaga

berkelanjutan fungsi sumber daya air; terwujudnya pendayagunaan sumber

daya air yang adil untuk berbagai kebutuhan masyarakat yang memenuhi

kualitas dan kuantitas; dan terwujudnya pengendalian daya rusak air yang

mampu melindungi keselamatan jiwa dan harta benda penduduk Kota

Cirebon.

2.3.6. Pemerintahan

Manajemen pemerintahan di Kota Cirebon saat ini lebih

menitikberatkan pada penyediaan pelayanan prima kepada rakyat yang

kondisinya sudah semakin maju dan berkembang. Oleh karena itu jenis

pelayanan yang diberikan kepada masyarakat perlu lebih ditingkatkan. HakRENCANA

hak masyarakat dalam pelayanan publik, sebagai mandat UUD 1945, perlu

diberikan secara penuh meskipun negara melalui pemerintah kota tidak

memiliki cukup sumber daya yang memadai.

Saat 20 tahun kedepan, birokrasi di Kota Cirebon sudah banyak

mengalami perubahan mendasar. Banyak permasalahan yang dihadapi pada

masa-masa lalu perlu terus menerus dapat diselesaikan. Maka pemberian

pelayanan publik yang bermutu dan penyelenggaraan negara yang bersih

dari unsur-unsur penyalahgunaan kekuasaan amat perlu dikembangkan

terus. Permasalahan ini makin meningkat kompleksitasnya dengan terjadinya

perubahan besar terutama yang disebabkan oleh: desentralisasi,

demokratisasi, globalisasi dan revolusi teknologi informasi.

Peranan pemerintah daerah 20 tahun akan datang yang efektif dan

optimal diwujudkan sebagai fasilitator, regulator, sekaligus sebagai

katalisator pembangunan di berbagai tingkat guna efisiensi dan efektivitas

pelayanan publik, terciptanya lingkungan usaha yang kondusif dan berdaya

saing, dan terjaganya keberlangsungan pembangunan Kota Cirebon.

2.3.7. Penataan Ruang

Setelah memperhatikan analisis di atas maka tata ruang di Kota

Cirebon perlu segera dibenahi dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi

serta tantangan yang ada saat ini sebagaimana tertuang dalam RUTR

(Rencana Umum Tata Ruang) Kota Cirebon yang dijalankan secara

konsisten. Sehingga upaya penataan tata ruang ini dapat menjadi

implementasi dari tujuan pembangunan Kota Cirebon

BAB III

VISI, MISI, DAN ARAH

PEMBANGUNAN KOTA CIREBON

3.1. VISI

Dari analisis terhadap potensi dan permasalahan pembangunan yang

telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka visi RPJP Kota Cirebon

2005--2025 adalah sbb.:

DENGAN NUANSA RELIGIUS KOTA CIREBON MENJADI KOTA

PERDAGANGAN DAN JASA YANG MAJU DAN SEJAHTERA

Pernyataan Visi memiliki makna sebagai berikut :

1. Religius memiliki makna : dalam melakukan berbagai kegiatan harus

dilandasi nilai-nilai keagamaan sebagai antisipasi pengaruh negatif, baik

yang datang dari dalam maupun dari luar termasuk pengaruh globalisasi

di berbagai aspek kehidupan

2. Perdagangan memiliki makna berbagai aktivitas yang berhubungan

dengan kegiatan menjual dan membeli barang dengan memanfaatkan

komoditi unggulan dan potensi yang dimiliki untuk memperoleh

keuntungan baik materiil maupun non materiil.

3. Jasa memiliki makna :

(1) Kota Cirebon sebagai pusat pelayanan jasa yang meliputi jasa

penunjang perdagangan, keuangan, pendidikan, kesehatan,

pariwisata, pemerintahan, transportasi dan komunikasi;

(2) Peningkatan pelayanan jasa dilakukan dengan memperkuat

perekonomian kota pada sektor andalan menuju keunggulan

kompetitif

(3) Membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan

dengan tetap mempertahankan dan mengembangkan industri kecil

dan menengah.

(4) Memberikan kontribusi dan dominasi yang lebih besar dari daerah lain

di wilayah Cirebon

4. Maju memiliki makna terus bergerak menurut dinamika pergerakan dan

perkembangan, baik dalam skala lokal, regional, nasional dan

internasional.

5. Sejahtera memiliki makna : Prinsip kesejahteraan harus menjadi

landasan sekaligus tujuan utama dari pelaksanaan pembangunan di Kota

Cirebon. Hal ini bermakna bahwa setiap kegiatan dan produk yang

dihasilkan dari pelaksanaan pembangunan harus bisa menciptakan

masyarakat Kota Cirebon sejahtera, yaitu suatu masyarakat yang secara

materiil terpenuhi melalui pertumbuhan (ekonomi) yang terus meningkat

yang diikuti peningkatan pendapatan, kesehatan, pendidikan, rasa aman

masyarakat, dan diimbangi pemerataan pendapatan, kesehatan dan

pendidikan yang lebih baik.

3.2. MISI

Selanjutnya berdasarkan visi pembangunan tersebut, ditetapkan

enam MISI PEMBANGUNAN KOTA CIREBON TAHUN 2005--2025, dalam

dimensi religius, kesehatan, pendidikan, ekonomi, lingkungan, sarana dan

prasarana umum serta pemerintahan, yakni:

(1) Mewujudkan masyarakat yang religius;

(2) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;

(3) Meningkatkan kualitas pendidikan untuk menciptakan sumber daya

manusia yang berdaya saing tinggi;

(4) Meningkatkan iklim usaha yang kondusif, stabil, merata dan

berkelanjutan;

(5) Meningkatkan Kelestarian Lingkungan.

(6) Meningkatkan kualitas pelayanan publik, sarana prasarana umum di

ikuti dengan terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan

berwibawa.

Penjabaran misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat yang religius, ditunjukan oleh:

(1) Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan masyarakat Kota Cirebon

(2) Kondusifnya pelaksanaan ibadah pada masyarakat Kota Cirebon.

(3) Teramalkannya nilai-nilai religius dalam setiap aspek kehidupan

(4) Terwujudnya kerukunan hidup antar umat beragama

2. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, ditunjukkan oleh:

(1) Naiknya derajat kesehatan masyarakat melalui meningkatnya angka

harapan hidup yang ditandai dengan menurunnya angka kematian ibu

dan kematian bayi maupun kematian anak balita.

(2) Terbangunnya sarana pengolahan air bersih untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat yang sehat untuk dikonsumsi dan

terpenuhinya sarana sanitasi dasar bagi seluruh masyarakat.

(3) Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan masyarakat

yang memadai seperti Puskesmas hingga Rumah Sakit Umum yang

dikelola secara profesional berorientasi pada pelanggan yang

senantiasa memperhatikan mutu pelayanan baik medis maupun

administrasi.

3. Meningkatkan kualitas pendidikan untuk menciptakan sumber daya

manusia yang berdaya saing tinggi, ditunjukkan oleh:

(1) Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam pendidikan, meningkatnya

rata-rata lama sekolah, dan menurunnya angka drop out serta

menurunnya angka buta huruf sebagai upaya pemenuhan Hak Asasi

Manusia.

(2) Terbangunnya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan

dikelola secara profesional sehingga menghasilkan kualitas

pendidikan yang unggul dan berdaya saing

4. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif, stabil, merata, dan

berkelanjutan, ditunjukkan oleh:

(1) Mengoptimalkan potensi pengolahan SDA berkelanjutan yang

berwawasan lingkungan.

(2) Terwujudnya perekonomian Kota Cirebon yang kokoh dan tangguh

untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

 (3) Pertumbuhan Ekonomi yang cukup tinggi dan berkesinambungan

dengan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) minimum 85.

(4) Menurunnya angka kemiskinan menjadi 3 s/d 4 persen

(5) Pendapatan perkapita hingga tahun 2025 mengalami peningkatan

antara 10 s/d 20 persen.

(6) Semakin meningkatnya jumlah investasi baik PMDN maupun PMA

yang masuk ke Kota Cirebon.

(7) Terbangunnya struktur ekonomi yang kokoh dengan sektor

perdagangan, kelautan dan perikanan menjadi basis utama aktiva

ekonomi yang dikelola secara profesional dan menghasilkan

komoditas dan berkualitas didukung oleh industri pengolahan yang

modern serta sektor jasa dengan kualitas pelayanan yang bermutu.

(8) Terbangunnya pusat industri dan perdagangan serta pariwisata yang

berskala nasional bahkan internasional.

5. Meningkatkan Kelestarian Lingkungan yang sehat ditunjukkan oleh :

(1) Terkelolanya industri pengelolaan sumber daya alam dengan

memperhatikan pelestarian lingkungan hidup di Kota Cirebon.

(2) Tersedianya sistem pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

(3) Terwujudnya ruang terbuka hijau atau bufferzone sebagai upaya

mempertahankan stabilitas lingkungan dan peningkatan sumber daya

air bersih.

(4) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku ramah

lingkungan

6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik, sarana prasarana umum

diikuti dengan terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan

berwibawa, ditunjukkan oleh:

(1) Mandirinya Kota Cirebon dalam memenuhi pelayanan dasar terutama

dalam bidang penyediaan air bersih dengan mengurangi

ketergantungan pada daerah lain.

(2) Menciptakan situasi kondisi politik yang kondusif melalui

terselenggaranya iklim politik yang sehat.

(3) Menyediakan serta meningkatkan sarana dan prasarana

pemerintahan yang berbasais IT (Information Technology) untuk

memacu percepatan pelaksanaan pembangunan.

(4) Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi darat yang ditandai

dengan terbangunnya jalan yang mampu menerima tekanan gandar

besar dan lebar hingga sampai ke pelosok kota.

(5) Optimalnya sarana dan prasarana perhubungan laut yang lebih baik

dan skala internasional.

(6) Terencananya pembangunan dengan penguatan dan berpedoman

pada aspek tata ruang.

(7) Terbangunnya sarana dan prasarana komunikasi yang canggih

seperti jaringan telepon/internet hingga ke pelosok perkotaan

(8) Terwujudnya masyarakat yang taat hukum dan dapat berpartisipasi

dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan sekitarnya

(9) Terwujudnya masyarakat yang demokratis dan mengutamakan

musyawarah mufakat dalam menyelesaikan segala persoalan yang

bersangkutan dengan kepentingan umum.

(10) Terwujudnya pemerintahan yang kuat, bersih dan berwibawa,

efektif dan efisien

(11) Terselenggaranya pemerintahan daerah yang taat pada hukum

dan mampu mengayomi masyarakat dengan optimal

(12) Organisasi pemerintahan yang tertata dengan baik dan berfungsi

dengan optimal

(13) Tersedianya sumberdaya aparatur yang profesional dan memiliki

produktivitas yang tinggi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

melalui instansi masing-masing.

(14) Terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat Kota Cirebon

yang mendukung percepatan pembangunan di segala bidang.

3.3 ARAH PEMBANGUNAN KOTA CIREBON

Arah pembangunan daerah adalah strategi untuk mencapai tujuan

pembangunan jangka panjang daerah yang meliputi :

(1) Arahan umum pembangunan jangka panjang terutama memuat kaidah

dan strategi pelayanan umum pemerintahan dan pelayanan dasar yang

menjadi tanggung jawab dan kewajiban pemerintah daerah.

(2) Peran subwilayah (WP) atau BWK pembangunan di daerahnya yang

mengacu pada rencana tata ruang wilayah.

(3) Tahapan Prioritas Pembangunan yang menggambarkan indikator yang

amat penting dan utama dari setiap tahapan pembangunan yang

dilaksanakan selama 20 (dua puluh) tahun.

3.3.1. Arahan Umum Pembangunan

Dari beberapa literatur pembangunan Kota Cirebon sasaran yang

hendak dicapai dalam pembangunan daerahnya didasarkan pada visi dan

misi RPJP Kota Cirebon 2005-2025, yaitu :

(1) Terwujudnya penegakan kedaulatan rakyat dalam segala aspek

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang didasarkan

atas pengamalan nilai Pancasila dan UUD 1945 secara konsisten.

(2) Terwujudnya kualitas keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha

Esa dalam kehidupan masyarakat, mantapnya persaudaraan antar umat

beragama, berakhlak mulia, toleransi dan damai.

(3) Terwujudnya kondisi aman, damai, tertib dan ketentraman dalam

masyarakat.

(4) Terwujudnya penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia

berlandaskan keadilan dan kebenaran.

(5) Terwujudnya kehidupan sosial budaya yang berkepribadian, dinamis,

kreatif dan memiliki daya tahan terhadap pengaruh negatif sosial budaya

dalam era globalisasi.

(6) Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dengan seluruh kekuatan

kegiatan perekonomian di daerah, terutama pengusaha kecil menengah

dan koperasi dengan mengembangkan sistem demokrasi ekonomi

kerakyatan yang didasarkan pada mekanisme pasar yang berkeadilan

berbasis pada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang

produktif, mandiri, maju berdaya saing, berwawasan lingkungan dan

berkelanjutan.

(7) Terwujudnya otonomi daerah dalam rangka pembangunan daerah dan

pemerataan pertumbuhan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(8) Terwujudnya kesejahteraan rakyat yang ditandai oleh meningkatnya

kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta memberikan

perhatian pada pemenuhan kebutuhan dasar, yaitu pangan, sandang,

papan, kesehatan, pendidikan dan penyediaan lapangan pekerjaan.

(9) Terwujudnya aparatur negara yang bersih dan berfungsi melayani

masyarakat, profesional, berdaya guna, produktif, transparan, bebas dari

korupsi, kolusi dan nepotisme.

(10) Terwujudnya iklim yang demokratis dan berkualitas guna memperteguh

akhlak mulia kretif inovatif berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat,

berdisiplin, bertanggung jawab, berketerampilan serta menguasai ilmu

pengetahuan dan teknologi dalam rangka mengembangkan kualitas

manusia.

(11) Proaktif bagi kepentingan daerah dalam rangka menghadapi

perkembangan global.

Untuk lebih lanjut arah pembangunan untuk setiap bidang

pembangunan dapat diperhatikan sebagai berikut:

(1) Permasalahan utama yang dihadapi oleh Kota Cirebon pada saat ini

adalah keterbatasan daya dukung lahan atau ruang, kelangkaan sumber

air baku, kurangnya pemanfaatan ruang, kualitas dan kapasitas

pelabuhan, tingkat pengangguran, dan masih relatif rendahnya kualitas

sumber daya manusia.

(2) Arah kebijakan strategis pembangunan untuk mewujudkan masyarakat

yang adil dan makmur, meliputi penataan ruang, pembangunan

infrastruktur, pengembangan mutu pendidikan dasar dan menengah,

pengembangan mutu layanan kesehatan, pembangunan sarana ekonomi,

pembangunan kelembagaan dan pemerintahan, dan pengembangan

sikap mental masyarakat dan nilai budaya.

 (3) Rumusan pembangunan daerah di Kota Cirebon dalam bidang

Tata ruang adalah :

(a) Berkurangnya kesenjangan antar daerah (antar Kecamatan dan

Kelurahan) sehingga dapat bersaing mengikuti perkembangan

kawasan-kawasan yang lebih maju.

(b) Berkurangnya kemiskinan dan meningkatnya kesempatan kerja di

setiap daerah (Kecamatan dan Kelurahan).

(c) Terselenggaranya kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan

perkotaan secara lebih terkoordinasi dan efektif melalui berbagai

program pengembangan wilayah terpadu yang berorientasi pada

pengembangan sektor ekonomi lokal.

(d) Terrencana dan terciptanya sistem melalui tata ruang yang

mendukung keamanan dan ketertiban lingkungan dalam mendukung

iklim berinvestasi.

(e) Berkembangnya lembaga sosial dan ekonomi masyarakat kota yang

dapat meningkatkan kehidupan sosial, ekonomi dan politik.

(f) Meningkatnya pelayanan dasar dan sosial dengan pengoptimalan

dalam bidang sarana komunikasi dan informatika.

(g) Meningkatnya ruang, sarana dan prasarana kegiatan usaha ekonomi

produktif masyarakat.

(h) Berkembangnya ruang bagi sistem agribisnis dan ketahanan pangan

yang terkait dengan pengembangan regional.

(i) Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang memperhatikan

stabilitas ekosistem dan lingkungan hidup.

(j) Perencanaan pembangunan reklamasi pantai dapat dijadikan

alternatif bagi pengembangan kawasan pantai baik untuk kegiatan

ekonomi maupun pariwisata.

(k) Tersedia dan tertatanya ruang terbuka hijau atau bufferzone sebagai

upaya mempertahankan stabilitas lingkungan dan peningkatan

sumber daya air bersih.

(4) Rumusan pembangunan daerah di Kota Cirebon dalam bidang

Infrastruktur adalah untuk menyiapkan sarana dan prasarana utilitas

masyarakat berupa penyediaan Air Bersih yang mandiri, Sarana dan

Prasarana Jalan serta Drainase.

5) Rumusan pembangunan daerah di Kota Cirebon dalam bidang

Pengembangan Mutu Pendidikan/SDM dan Kebudayaan adalah :

(a) Meningkatkan kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan

idiologi dan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat;

(b) Meningkatkan peran lembaga sosial keagamaan dan lembaga

pendidikan keagamaan sebagai agen pembangunan dalam rangka

meningkatkan daya tahan masyarakat dalam menghadapi berbagai

krisis dan meningkatkan kerukunan antar umat beragama;

(c) Menuntaskan Wajib Belajar 12 tahun untuk mewujudkan pemerataan

pendidikan dasar yang bermutu di seluruh Kota Cirebon;

(d) Menurunkan jumlah penduduk yang buta aksara dengan perluasan

akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan keaksaraan;

(e) Meningkatkan perluasan pendidikan anak usia dini dalam membina,

menumbuhkembangkan potensi anak usia dini;

(f) Meningkatkan mutu pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga

untuk memberikan pelayanan pendidikan diluar pendidikan formal dan

mengembangkan potensi pemuda dan olahraga;

(g) Menerapkan proses pembelajaran berbasis kompetensi pada semua

jenjang pendidikan;

(h) Mengoptimalkan kinerja sekolah pada aspek akademis dan non

akademis; dan mengoptimalkan pelayanan pendidikan pada semua

jenjang pendidikan;

(i) Memantapkan keterkaitan dan kesepadanan antara pemerataan dan

mutu pendidikan agar dicapai secara simultan dan saling mengisi;

(j) Memantapkan peran serta dan partisipasi aktif masyarakat dalam

menunjang kemandirian sekolah.

(k) Pelestarian budaya Kota Cirebon dengan pengembangan budaya

Cirebon yang lebih kreatif inovatif dan produktif

(l) Pengembangan bidang pendidikan bagi generasi muda dan terutama

mempertahankan serta mengoptimalkan prestasi dalam bidang olah

raga

(m) Perlu pendekatan yang tepat dalam meningkatkan kualitas SDM Kota

Cirebon diantaranya dengan pendekatan SEPIA (Spirit, Emotional,

Power, Intelegent dan Actions).

 (6) Rumusan pembangunan daerah di Kota Cirebon dalam bidang mutu

pelayanan kesehatan menyangkut masalah kesehatan adalah :

(a) Lingkungan sehat, perilaku sehat dan pemberdayaan masyarakat, di

dalam program ini penekanan lebih pada sadar lingkungan

penataan perumahan dan sanitasi lingkungan, pembinaan

masyarakat akan sadar Lingkungan. Di dalam program ini lebih

khusus pada pembinaan masyarakat dalam pemanfaatan dan

pembinaan lingkungannya sendiri.

(b) Upaya pelayanan kesehatan, diharapkan dalam melaksanakan

program ini lebih bersifat preventif, dimana unsur pencegahan dan

pemeliharaan kesehatan masyarakat dikedepankan sehingga peran

aktif pemerintah selaku pembuat kebijakan menjadi dominan dalam

pembinaan pencegahan penyakit.

(c) Upaya perbaikan gizi masyarakat, program ini berkaitan erat dengan

tingkat kesejahteraan dan pendapatan perkapita, dimana dalam

program ini pembinaannya dilakukan mulai dari bayi sampai

manula.

(d) Optimalisasi sumber daya kesehatan, perlunya suatu Rencana

Induk Kesehatan dimana dalam rencana induk tersebut menyangkut

berbagai hal baik itu sarana maupun prasarananya dan akhirnya

rencana induk tersebut bisa dikatakan Blueprint-nya Dinas

Kesehatan Kota Cirebon dalam upaya pengembangan kesehatan di

wilayahnya.

(e) Upaya pemahaman terhadap obat, makanan dan bahan berbahaya,

program ini diterapkan dalam rangka meningkatkan kewaspadaan

pemerintah dan masyarakat terhadap hal-hal makanan obat yang

tidak resmi dan penyalahgunaan narkoba.

(f) Kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan,

pengembangan kebijaksanaan ini menyangkut pada pengelolaan

kelembagaan dan kebijakan-kebijakan yang dibuat dalam rangka

peningkatan peran dan derajat kesehatan masyarakat.

(g) Pengembangan potensi kesejahteraan sosial, merupakan satu

upaya peningkatan derajat sosial sehingga derajat kesehatan yang

dicita-citakan dapat terjangkau pula namun upaya tersebut perlu

dukungan yang luas dari segenap masyarakat. Dalam program ini

juga terdapat program ketahanan pangan, penguatan lembaga

sosial serta program jaminan sosial.

(h) Peningkatan kualitas manajemen dan profesionalisme pelayanan

sosial, di dalam pelaksanaan program pembangunan ini dilakukan

berupa peningkatan kemampuan dan profesionalisme para pekerja

sosial maupun aparat pemerintah berupa tugas belajar, sosialisasi,

standarisasi pelayanan sosial dan melakukan perencanaan dan

pengembangan sumber daya manusia.

(7) Rumusan pembangunan daerah di Kota Cirebon dalam bidang mutu

Pembangunan Ekonomi adalah program peningkatan ekonomi

wilayah yang ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi

wilayah melalui peningkatan keunggulan komparatif dan kompetitif

daerah, peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap faktor-faktor

produksi, peningkatan kemampuan kelembagaan ekonomi lokal, serta

penciptaan iklim yang mendukung investor di daerah dan menjamin

berlangsungnya produktivitas dan kegiatan usaha masyarakat dan

penyerapan tenaga kerja. Dimana arahan pembangunannya adalah :

(a) Menyiapkan sarana dan prasarana serta mengembangkan

keterpaduan jaringan dan pengelolaan sarana dan prasarana

ekonomi wilayah;

(b) Mengembangkan sistem informasi pengembangan ekonomi

wilayah, dalam bentuk basis data maupun jaringan promosi dan

publikasi;

(c) Meningkatkan koordinasi dalam penyediaan akses bagi daerah

untuk mendapatkan modal, alih teknologi, manajemen produksi, dan

pemasaran;

(d) Meningkatkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan dunia

usaha dalam dan luar negeri untuk pengembangan kawasan,

termasuk menyediakan informasi terpadu kemitraan di bidang

perdagangan, agrobisnis dan agroindustri;

(e) Mengembangkan kelembagaan dan pola kemitraan antar pelaku

ekonomi;

(f) Mengembangkan area produksi baru dan optimalisasi area atau

ruang yang kurang produktif;

(g) Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru;

(h) Menumbuhkembangkan potensi ekonomi kota;

(i) Meningkatkan aksesibilitas antar daerah (per Kecamatan);

(j) Mengembangkan SDM untuk meningkatkan produktivitas tenaga

kerja melalui pengembangan pendidikan dan pelatihan seta

pemerataan pelayanan kesehatan;

(k) Mengembangkan ekonomi dan pengelolaan SDA sesuai dengan

spesialisasi sektor-sektor ekonomi produktif / unggulan dan wilayah

yang bersangkutan terutama pada kawasan-kawasan yang

berpotensi untuk cepat tumbuh seperti kawasan pelabuhan;

(l) Mengembangkan kelembagaan melalui pungutan kelembagaan

sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi

dengan meningkatkan peran lembaga-lembaga seperti kerjasama

ekonomi subregional, dewan maritim, dewan ketahanan pangan,

komite penanggulangan kemiskinan, dan forum kerjasama antar

daerah.

(8) Rumusan pembangunan daerah di Kota Cirebon dalam bidang mutu

Pembangunan Kelembagaan dan Pemerintahan adalah menyiapkan

kelembagaan pemerintah dan masyarakat hal andal dalam rangka

penyediaan jasa layanan pada masyarakat :

(a) Meningkatkan profesionalitas; pengetahuan, pemahaman,

keterampilan aparatur sebagai upaya supremasi hukum;

(b) Menerapkan nilai-nilai etika aparatur guna membangun budaya

kerja;

(c) Menyusun dan mempublikasikan laporan akuntabilitas kinerja

instansi;

(d) Penyempurnaan kelembagaan yang efektif dan ramping guna

meningkatkan kinerja;

(e) Membangun jaringan dan program administrasi komputer

(komputerisasi) guna mendukung pelayanan prima kepada

masyarakat;

(f) Melakukan penyusunan rencana, pengadaan, penyimpanan dan

pendistribusian perlengkapan dan material sarana pemerintahan;

 (g) Melakukan pemeliharaan, perawatan dan penghapusan sarana

pemerintahan;

(h) Penyampaian informasi dan pengumpulan data dokumentasi

sandi dan telekomunikasi yang berbasis IT (Informations

Technology);

(i) Mengoptimalkan jaringan Internet (LAN : Lokal Area Network); dan

(j) Menerapkan program manajemen elektronik.

(9) Rumusan pembangunan daerah di Kota Cirebon dalam bidang mutu

Pengembangan Kesejahteraan Sosial adalah :

(a) Meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan

sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;

(b) Pembangunan sarana dan prasarana ibadah yang refresentatif

serta mendukung kondusifitas kerukunan kehidupan beragama di

Kota Cirebon

(c) Pembangunan serta pemeliharaan sistem pemberian kesempatan

dalam peningkatan kualitas dan produktivitas perempuan dalam

pembangunan.

(d) Meningkatkan pemberdayaan fakir miskin, panyandang cacat dan

kelompok rentan sosial lainnya;

(e) Mempersiapkan kualitas tenaga kerja yang potensial dan produktif

terutama dalam bidang perdagangan, perikanan dan industri

(f) Mempersiapkan dan membangun pola hubungan atau kerjasama

amalgamasi (kerjasama antar daerah) dalam bidang pemenuhan

pelayanan dasar dan kebutuhan ekonomi lainnya.

(g) Pengembangan usaha kecil dan menengah dengan pengembangan

kelembagaan melalui koperasi;

(h) Meningkatakan kualitas hidup bagi Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) terhadap pelayanan sosial dasar,

fasilitas pelayanan publik, dan jaminan kesejahteraan sosial;

(i) Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial

dalam mendayagunakan sumber-sumber kesejahteraan sosial;

(j) Meningkatkan prakarsa dan peran aktif masyarakat termasuk

masyarakat mampu, dunia usaha, dan Orsos/LSM dalam

penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial;

(k) Program pengembangan sistem informasi masalah sosial, sebagai

upaya mengantisipasi pada era globalisasi dengan memberikan

kemudahan dalam mengakses ataupun di akses data-data yang

diperlukan;

(l) Pemantapan upaya pembangunan Keluarga Berencana dengan

penguatan pada penerapan NKKBS (Norma Keluarga Kecil Bahagia

dan Sejahtera);

(m) Program pemberdayaan keluarga, melakukan sosialisasi mengenai

keharmonisan dalam rumah tangga dengan pembinaan terhadap

keluarga;

(n) Pengembangan kebudayaan baik kebudayaan daerah maupun

kebudayaan nasional menjadi program tersendiri sebab hal tersebut

sebagai upaya untuk mempertahankan jatidiri dan selalu bangga

menjadi Bangsa Indonesia, program pelestarian kebudayaan

bangsa ini perlu dilestarikan apalagi di Kota Cirebon yang

mempunyai nilai sejarah tinggi. Upaya pelestarian bangunan

bersejarah yang didukung datam pengembangan lintas dan

disinkronkan dengan upaya penataan ruang. Melakukan upaya

pembinaan dan penyebarluasan budaya-budaya daerah serta

melakukan promosi keluar akan keragaman budaya yang dimiliki

oleh Kota Cirebon.

3.3.2. Peran Sub-Wilayah Pembangunan (BWK)

Arah pembangunan 20 tahun kedepan dilaksanakan dengan

mempertimbangkan potensi sumber daya alam dengan menetapkan satuan

wilayah pembangunan (WP) atau di Kota Cirebon dikenal dengan istilah

BWK.

Rencana pengembangan Sistem BWK pada prinsipnya merupakan upaya

untuk meningkatkan peran dan fungsi setiap BWK / Sub BWK dalam

mendukung pengembangan kota secara keseluruhan.Peningkatan peran dan

fungsi BWK tersebut dilakukan dengan menetapkan elemen utama dan

elemen penunjang di setiap BWK.

Elemen utama adalah jenis kegiatan yang secara dominan mewarnai kinerja

pengembangan BWK. Dominasi ini dapat diukur dari luas area, skala

pelayanan, maupun dampak tata ruang yang ditimbulkan.

Sedangkan Elemen penunjang adalah elemen yang diharapkan dapat

mendukung berkerjanya elemen utama dan atau keberadaannya sudah ada

sejak dulu sehingga harus dipertahankan, meskipun tidak secara langsung

mendukung elemen utama.

3.3.3. TAHAPAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Adapun tahapan pembangunan dalam 20 tahun ke depan sebagai

berikut :

(1) RPJMD Ke-1 (2005 - 2008)

(2) RPJMD Ke-2 (2008 - 2013)

(3) RPJMD Ke-3 (2013 - 2018)

(4) RPJMD Ke-4 (2018 - 2023)

(5) RPJMD Ke-5 (2023 - 2025)

Secara terperinci tahapan demi tahapan pembangunan ddalam 20

tahun ke depan secara periodik dapat dilihat sebagai berikut :

1. RPJMD Ke-1 (2005 – 2008)

Dengan berlandaskan pada pencapaian hasil-hasil pembangunan

periode sebelumnya, pembangunan Kota Cirebon pada tahap ini

diprioritaskan pada akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada tahap RPJM ke-1 ditandai dengan peningkatan pengamalan

ajaran agama dan keharmonisan sosial sehingga menjadi landasan

pembangunan di Kota Cirebon, baik dalam hal pembangunan SDM,

ekonomi, pemerintahan, politik, dan hukum serta aspek-aspek lainnya.

Dalam aspek kesehatan ditandai dengan perencanaan peningkatan

angka harapan hidup yaitu menurunnya angka kematian ibu dan kematian

bayi maupun kematian anak balita serta pemerataan pelayanan kesehatan di

Kota Cirebon.

Dalam aspek pendidikan ditandai dengan perencanaan peningkatan

rata-rata lama sekolah dengan berjalannya program Wajib Belajar 12 tahun,

dan menurunnya angka drop out serta menurunnya angka buta huruf.

Sementara dalam aspek lingkungan ditandai dengan tersedianya sistem

pengelolaan lingkungan yang berpedoman pada hasil kajian AMDAL.

Aspek peningkatan daya beli masyarakat akan tumbuh dengan

sendirinya dan berkembang apabila dibangun dengan optimalisasi

pendidikan, keterampilan/skills atau profesionalisme yang didukung dengan

tingkat kesehatan masyarakat yang cukup baik serta sarana dan prasarana

yang memadai, pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan perkapita,

dan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dengan

IPM. Berfokus pada masyarakat miskin/kurang mampu diorientasikan pada

pemberian pendidikan dan pelatihan gratis, biaya pengobatan atau jaminan

kesehatan gratis, pemberian modal serta bimbingan usaha.

Sementara itu aspek supra struktur dan insfrastruktur pada tahap ini

akan ditandai dengan:

(1) Peningkatan kualitas dan kuantitas pemahaman serta aplikasi nilai

keagamaan pada masyarakat Kota Cirebon

(2) Mewujudkan Rumah Sakit Murah bagi Masyarakat Kota Cirebon

(3) Pembangunan Puskesmas dengan fasilitas atau sarana dan prasarana

yang lengkap di Setiap Kecamatan

(4) Pengembangan POSYANDU yang terkoordinasi dengan baik di Setiap

RW dan Kelurahan

(5) Penyediaan prasarana dan sarana pendidikan (SD-SMP dan SMA)

berskala nasional/ internasional

(6) Melengkapi Prasarana dan sarana pendidikan sebagai upaya

mempercepat WAJAR 12 tahun.

(7) Peningkatan sarana dan prasarana/kesejahteraan dalam rangka

peningkatan kualifikasi tenaga kependidikan.

(8) Pembentukan dan Pemberdayaan KUKM (Koperasi Usaha Kecil dan

Menengah)

(9) Penyediaan sarana dan prasarana KUKM hingga pembentukan CBD

(Central Bisnis Distrik)

(10) Suporting permodalan dan pendampingan bagi KUKM pengembangan

produk unggulan Kota Cirebon.

(11) Keterlibatan aktif pemerintah terhadap produksi, distribusi dan

pemasaran akan produk unggulan Kota Cirebon.

 (12) Pembentukan sistem terpadu dalam upaya penanggulangan banjir dan

bencana alam serta permasalahan sosial.

(13) Pemanfaatan lahan tidak produktif disertai dengan pembangunan ruang

terbuka hijau (bufferzone)

(14) Pengembangan sarana dan prasarana serta pendidikan keterampilan

bagi para nelayan, anak jalanan dan anak terlantar.

(15) Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dan perempuan

dalam pembangunan.

(16) Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pariwisata

terutama : a) Wisata Bahari/Pantai; b) Wisata Belanja; c) Wisata

Sejarah; d) Wisata Kuliner.

(17) Pengembangan pusat-pusat perbelanjan yang mengakomodir kegiatan

pedagang kaki lima secara proporsional.

(18) Penetapan fungsi jalan untuk mendukung sistem transportasi terpadu di

kota dan lintas Kecamatan.

(19) Peningkatkan jalan/jembatan yang menghubungkan kawasan-kawasan

potensial tumbuh dan berkembang.

(20) Pembangunan dan optimalisasi fasilitas Pra Sekolah /TK, SD/

Sederajat, SLTP/Sederajat, dan SLTA/Sederajat guna mendukung/

mengimbangi pertambahan jumlah penduduk.

(21) Membangun jembatan penyeberangan orang (JPO) di titik-titik rawan

kemacetan lalu-lintas.

(22) Meningkatkan kapasitas pelayanan infrastruktur.

(23) Meningkatkan profesionalisme aparatur dan kinerja pemerintah daerah

(24) Merevitalisasi pasar-pasar tradisional yang dinilai mengalami

penurunan kualitas fisik lingkungan.

(25) Pembangunan sistem pengadaan dan pelayanan jaringan air bersih

dan sanitasi pada daerah padat penduduk.

2. RPJMD Ke-2 (2008 – 2013)

Pada tahap RPJM ke-2 akan ditandai dengan pendalaman

pengamalan ajaran agama dan keharmonisan sosial sehingga menjadi

landasan pembangunan di Kota Cirebon, baik dalam hal pembangunan

SDM, ekonomi, pemerintahan, politik, dan hukum serta aspek-aspek lainnya.

Dalam aspek kesehatan ditandai dengan pengembangan tingkat

angka harapan hidup yaitu menurunnya angka kematian ibu dan kematian

bayi maupun kematian anak balita serta pemerataan pelayanan kesehatan di

Kota Cirebon.

Dalam aspek pendidikan ditandai dengan pengembangan tingkat ratarata

lama sekolah, yaitu berjalannya program Wajib Belajar 12 tahun, dan

menurunnya angka drop out serta menurunnya angka buta huruf.

peningkatan pendapatan perkapita, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi

yang berkesinambungan dengan IPM. Sementara dalam aspek lingkungan

ditandai dengan tersedianya sistem pengelolaan lingkungan yang

berpedoman pada hasil kajian AMDAL.

Pengembangan tingkat daya beli masyarakat akan tumbuh dengan

sendirinya dan berkembang apabila dibangun dengan optimalisasi

pendidikan, keterampilan/skills atau profesionalisme yang didukung dengan

tingkat kesehatan masyarakat yang cukup baik serta sarana dan prasarana

yang memadai. Berfokus pada masyarakat miskin/kurang mampu

diorientasikan pada pemberian pendidikan dan pelatihan gratis, biaya

pengobatan atau jaminan kesehatan gratis, pemberian modal serta

bimbingan usaha.

Tahapan pembangunan aspek supra struktur dan infrastruktur adalah:

(1) Peningkatan kualitas dan kuantitas pemahaman serta aplikasi nilai

keagamaan pada masyarakat Kota Cirebon

(2) Mewujudkan Pelayanan Rumah Sakit Murah bagi Masyarakat Kota

Cirebon

(3) Pembangunan Puskesmas dengan fasilitas atau sarana dan prasarana

yang lengkap di setiap Kecamatan

(4) Pengembangan POSYANDU yang terkoordinasi dengan baik di setiap

RW dan Kelurahan

(5) Penyediaan prasarana dan sarana pendidikan (SD-SMP dan SMA)

berskala nasional/ nternasional

(6) Melengkapi Prasarana dan sarana pendidikan sebagai upaya

mempercepat WAJAR 12 tahun.

(7) Peningkatan sarana dan prasarana/kesejahteraan dalam rangka

peningkatan kualifikasi tenaga kependidikan.

 (8) Pembentukan dan Pemberdayaan KUKM (Koperasi Usaha Kecil dan

Menengah)

(9) Penyediaan sarana dan prasarana KUKM hingga pembentukan CBD

(Central Bisnis Distrik)

(10) Suporting permodalan dan pendampingan bagi KUKM pengembangan

produk unggulan Kota Cirebon.

(11) Keterlibatan aktif pemerintah terhadap produksi, distribusi dan

pemasaran akan produk unggulan Kota Cirebon.

(12) Pembentukan sistem terpadu dalam upaya penanggulangan banjir dan

bencana alam serta permasalahan sosial

(13) Pemanfaatan lahan tidak produktif disertai dengan pembangunan ruang

terbuka hijau (bufferzone)

(14) Pengembangan sarana dan prasarana serta pendidikan keterampilan

bagi para nelayan, anak jalanan dan anak terlantar

(15) Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dan perempuan

dalam pembangunan.

(16) Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pariwisata

terutama : a) Wisata Bahari/Pantai; b) Wisata Belanja; c) Wisata

Sejarah; d) Wisata Kuliner.

(17) Pengembangan & pemberdayaan pusat-pusat perbelanjan yang

mengakomodir kegiatan pedagang kaki lima secara proporsional.

(18) Penetapan dan peningkatan fungsi jalan untuk mendukung sistem

transportasi terpadu di kota dan lintas Kecamatan.

(19) Peningkatkan kualitas dan kuantitas jalan/jembatan yang

menghubungkan kawasan-kawasan potensial tumbuh dan berkembang.

(20) Pembangunan dan optimalisasi fasilitas Pra Sekolah /TK, SD/

Sederajat, SLTP/Sederajat, dan SLTA/Sederajat guna mendukung/

mengimbangi pertambahan jumlah penduduk.

(21) Membangun dan perbaikan jembatan penyeberangan orang (JPO) di

titik-titik rawan kemacetan lalu-lintas.

(22) Meningkatkan kualitas dan kapasitas pelayanan infrastruktur

(23) Meningkatkan profesionalisme aparatur dan kinerja pemerintah daerah

(24) Merevitalisasi dan merehabilitasi pasar-pasar tradisional yang dinilai

mengalami penurunan kualitas fisik lingkungan.

 (25) Pembangunan dan pengembangan sistem pengadaan dan pelayanan

jaringan air bersih dan sanitasi pada daerah padat penduduk.

3. RPJMD Ke-3 (2013 – 2018)

Dalam rangka semakin memantapkan daya dukung terhadap

pembangunan maka pada tahap RPJM ke-3 akan ditandai dengan

terlihatnya peningkatan kualitas pengamalan ajaran agama dan

keharmonisan sosial sehingga menjadi landasan pembangunan di Kota

Cirebon, baik dalam hal pembangunan SDM, ekonomi, pemerintahan, politik,

dan hukum serta aspek-aspek lainnya.

Dalam aspek kesehatan ditandai dengan pemberdayaan angka

harapan hidup yaitu menurunnya angka kematian ibu dan kematian bayi

maupun kematian anak balita serta pemerataan pelayanan kesehatan di

Kota Cirebon.

Dalam aspek pendidikan ditandai dengan pemberdayaan rata-rata

lama sekolah dengan berjalannya program Wajib Belajar 12 tahun, dan

menurunnya angka drop out serta menurunnya angka buta huruf.

peningkatan pendapatan perkapita, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi

yang berkesinambungan dengan IPM. Sementara dalam aspek lingkungan

ditandai dengan tersedianya sistem pengelolaan lingkungan yang

berpedoman pada hasil kajian AMDAL.

Pemberdayaan Daya beli masyarakat akan dengan sendirinya tumbuh

dan berkembang apabila dibangun dengan optimalisasi pendidikan,

keterampilan/skills atau profesionalisme yang didukung dengan tingkat

kesehatan masyarakat yang cukup baik serta sarana dan prasarana yang

memadai. Berfokus pada masyarakat miskin/kurang mampu diorientasikan

pada pemberian pendidikan dan pelatihan gratis, biaya pengobatan atau

jaminan kesehatan gratis, pemberian modal serta bimbingan usaha.

Tahapan pembangunan aspek supra struktur dan infrastruktur adalah:

(1) Peningkatan kualitas dan kuantitas pemahaman serta aplikasi nilai

keagamaan pada masyarakat Kota Cirebon

(2) Perwujudan pelayanan dan pemberdayaan Rumah Sakit Murah bagi

Masyarakat Kota Cirebon

(3) Pembangunan dan pemberdayaan Puskesmas dengan fasilitas atau

sarana dan prasarana yang lengkap di Setiap Kecamatan

 (4) Pengembangan dan pemberdayaan POSYANDU yang terkoordinasi

dengan baik di setiap RW dan Kelurahan

(5) Penyediaan dan pemberdayaan prasarana dan sarana pendidikan (SDSMP

dan SMA) berskala nasional/ internasional

(6) Melengkapi dan pemberdayaan Prasarana dan sarana pendidikan

sebagai upaya mempercepat WAJAR 12 tahun.

(7) Peningkatan dan pemberdayaan sarana dan prasarana/kesejahteraan

dalam rangka peningkatan kualifikasi tenaga kependidikan.

(8) Pembentukan dan Pemberdayaan KUKM (Koperasi Usaha Kecil dan

Menengah)

(9) Penyediaan sarana dan prasarana KUKM hingga pembentukan CBD

(Central Bisnis Distrik)

(10) Suporting permodalan dan pendampingan bagi KUKM pengembangan

produk unggulan Kota Cirebon.

(11) Keterlibatan aktif pemerintah terhadap produksi, distribusi dan

pemasaran akan produk unggulan Kota Cirebon.

(12) Pembentukan sistem terpadu dalam upaya penanggulangan banjir dan

bencana alam serta permasalahan sosial

(13) Pemanfaatan lahan tidak produktif disertai dengan pembangunan ruang

terbuka hijau (bufferzone)

(14) Pengembangan sarana dan prasarana serta pendidikan keterampilan

bagi para nelayan

(15) Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dan perempuan

dalam pembangunan.

(16) Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pariwisata

terutama : a) Wisata Bahari/Pantai; b) Wisata Belanja; c) Wisata

Sejarah; d) Wisata Kuliner.

(17) Akselerasi pengembangan pusat-pusat perbelanjan yang

mengakomodir kegiatan pedagang kaki lima secara proporsional.

(18) Pemberdayaan fungsi jalan untuk mendukung sistem transportasi

terpadu di kota dan lintas Kecamatan.

(19) Pemberdayaan jalan/jembatan yang menghubungkan kawasankawasan

potensial tumbuh dan berkembang.

 (20) Pemberdayaan dan optimalisasi fasilitas Pra Sekolah /TK, SD/

Sederajat, SLTP/Sederajat, dan SLTA/Sederajat guna mendukung/

mengimbangi pertambahan jumlah penduduk.

(21) Pemberdayaan dan pemeliharaan jembatan penyeberangan orang

(JPO) di titik-titik rawan kemacetan lalu-lintas.

(22) Pemberdayaan dan optimalisasi kapasitas pelayanan infrastruktur

(23) Pemberdayaan profesionalisme aparatur dan kinerja pemerintah daerah

(24) Modernisasi dan pemeliharaan pasar-pasar tradisional yang dinilai

mengalami penurunan kualitas fisik lingkungan.

(25) Pemberdayaan dan optimalisasi sistem pengadaan dan pelayanan

jaringan air bersih yang mandiri dan sanitasi pada daerah padat

penduduk.

4. RPJMD Ke-4 (2018 – 2023)

Dalam rangka semakin memantapkan daya dukung terhadap

pembangunan maka pada tahap RPJM ke-4 akan ditandai dengan

terlihatnya peningkatan kualitas dan kuantitas pengamalan ajaran agama

dan keharmonisan sosial sehingga menjadi landasan pembangunan di Kota

Cirebon, baik dalam hal pembangunan SDM, ekonomi, pemerintahan, politik,

dan hukum serta aspek-aspek lainnya.

Akselerasi dalam bidang kesehatan yang ditandai dengan

meningkatnya angka harapan hidup yang ditandai dengan menurunnya

angka kematian ibu dan kematian bayi maupun kematian anak balita serta

pemerataan pelayanan kesehatan di Kota Cirebon.

Akselerasi dalam bidang pendidikan ditandai dengan meningkatnya

rata-rata lama sekolah dengan berjalannya program Wajib Belajar 12 tahun,

dan menurunnya angka drop out serta menurunnya angka buta huruf.

peningkatan pendapatan perkapita, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi

yang berkesinambungan dengan IPM. Sementara dalam aspek lingkungan

ditandai dengan tersedianya sistem pengelolaan lingkungan yang

berpedoman pada hasil kajian AMDAL.

Akselerasi dalam bidang daya beli masyarakat akan dengan

sendirinya tumbuh dan berkembang apabila dibangun dengan optimalisasi

pendidikan, keterampilan/skills atau profesionalisme yang didukung dengan

tingkat kesehatan masyarakat yang cukup baik serta sarana dan prasarana

yang memadai. Berfokus pada masyarakat miskin/kurang mampu

diorientasikan pada pemberian pendidikan dan pelatihan gratis, biaya

pengobatan atau jaminan kesehatan gratis, pemberian modal serta

bimbingan usaha.

Tahapan pembangunan aspek supra struktur dan infrastruktur adalah:

(1) Peningkatan kualitas dan kuantitas pemahaman serta aplikasi nilai

keagamaan pada masyarakat Kota Cirebon

(2) Akselerasi penetapan dan pembangunan serta pemeliharaan

Puskesmas dengan fasilitas atau sarana dan prasarana yang lengkap di

Setiap Kecamatan

(3) Akselerasi penetapan dan pembangunan serta pemeliharaan

POSYANDU yang terkoordinasi dengan baik di Setiap RW dan

Kelurahan

(4) Akselerasi Penyediaan dan pemberdayaan serta pemeliharaan

prasarana dan sarana pendidikan (SD-SMP dan SMA) berskala

nasional/ internasional

(5) Akselerasi penetapan dan pembangunan serta pemeliharaan Prasarana

dan sarana pendidikan sebagai upaya mempercepat WAJAR 12 tahun.

(6) Akselerasi penetapan dan pembangunan serta pemeliharaan sarana

dan prasarana/kesejahteraan dalam rangka peningkatan kualifikasi

tenaga kependidikan.

(7) Akselerasi penetapan dan pembangunan serta pemeliharaan KUKM

(Koperasi Usaha Kecil dan Menengah)

(8) Akselerasi penetapan dan pembangunan serta pemeliharaan sarana

dan prasarana KUKM hingga pembentukan CBD (Central Bisnis Distrik)

(9) Akselerasi penetapan dan pembangunan serta pemeliharaan sistem

suporting permodalan dan pendampingan bagi KUKM pengembangan

produk unggulan Kota Cirebon.

(10) Akselerasi penetapan dan pembangunan serta pemeliharaan

mekanisme keterlibatan aktif pemerintah terhadap produksi, distribusi

dan pemasaran akan produk unggulan Kota Cirebon.

(11) Akselerasi penetapan dan pembangunan serta pemeliharaan sistem

terpadu dalam upaya penanggulangan banjir dan bencana alam serta

permasalahan sosial.

 (12) Akselerasi penetapan dan pembangunan serta pemeliharaan lahan

tidak produktif disertai dengan pembangunan ruang terbuka hijau

(bufferzone)

(13) Akselerasi penetapan dan pembangunan serta pemeliharaan sarana

dan prasarana serta pendidikan keterampilan bagi para nelayan

(14) Akselerasi Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dan

perempuan dalam pembangunan.

(15) Akselerasi penetapan dan pembangunan serta pemeliharaan dan

pengembangan sarana dan prasarana pariwisata terutama : a) Wisata

Bahari/Pantai; b) Wisata Belanja; c) Wisata Sejarah; d) Wisata Kuliner.

(16) Telah mantapnya kondisi pusat-pusat perbelanjan yang mengakomodir

kegiatan pedagang secara proporsional.

(17) Akselerasi penetapan fungsi jalan untuk mendukung sistem transportasi

terpadu di kota dan lintas kota.

(18) Akselerasi peningkatkan jalan/jembatan yang menghubungkan

kawasan-kawasan potensial tumbuh dan berkembang.

(19) Akselerasi Pembangunan dan optimalisasi fasilitas Pra Sekolah /TK,

SD/Sederajat, SLTP/Sederajat, dan SLTA/Sederajat guna mendukung/

mengimbangi pertambahan jumlah penduduk.

(20) Akselerasi pembangunan dan optimalisasi jembatan penyeberangan

orang (JPO) di titik-titik rawan kemacetan lalu-lintas.

(21) Akselerasi dan peningkatan kualitas serta kapasitas pelayanan

infrastruktur

(22) Akselerasi Pemberdayaan profesionalisme aparatur dan kinerja

pemerintah daerah

(23) Akselerasi dan revitalisasi pasar-pasar tradisional yang dinilai

mengalami penurunan kualitas fisik lingkungan.

(24) Akselerasi pembangunan, pemberdayaan sistem pengadaan dan

pelayanan jaringan air bersih yang mandiri dan sanitasi pada daerah

padat penduduk.

5. RPJMD Ke-5 (2023 – 2025)

Dalam rangka semakin memantapkan daya dukung terhadap

pembangunan maka pada tahap RPJM ke-5 akan ditandai dengan

terlihatnya peningkatan kualitas dan kuantitas pengamalan ajaran agama

dan keharmonisan sosial sehingga menjadi landasan pembangunan di Kota

Cirebon, baik dalam hal pembangunan SDM, ekonomi, pemerintahan, politik,

dan hukum serta aspek-aspek lainnya.

Pemantapan dalam bidang kesehatan ditandai dengan meningkatnya

angka harapan hidup yang ditandai dengan menurunnya angka kematian ibu

dan kematian bayi maupun kematian anak balita serta pemerataan

pelayanan kesehatan di Kota Cirebon.

Pemantapan dalam bidang pendidikan ditandai dengan meningkatnya

rata-rata lama sekolah dengan berhasil dan tuntasnya program Wajib Belajar

12 tahun, dan tidak adanya angka drop out serta tidak adanya lagi angka

buta huruf. peningkatan pendapatan perkapita, dan peningkatan

pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dengan IPM. Sementara

dalam aspek lingkungan ditandai dengan tersedianya sistem pengelolaan

lingkungan yang berpedoman pada hasil kajian AMDAL.

Pemantapan dalam bidang daya beli masyarakat akan dengan

sendirinya tumbuh dan berkembang apabila dibangun dengan optimalisasi

pendidikan, keterampilan/skills atau profesionalisme yang didukung dengan

tingkat kesehatan masyarakat yang cukup baik serta sarana dan prasarana

yang memadai. Berfokus pada masyarakat miskin/kurang mampu

diorientasikan pada pemberian pendidikan dan pelatihan produksi serta

pemasaran serta pemberian pinjaman modal serta bimbingan usaha.

Tahapan pembangunan aspek supra struktur dan infrastruktur adalah:

(1) Peningkatan kualitas dan kuantitas pemahaman serta aplikasi nilai

keagamaan pada masyarakat Kota Cirebon

(2) Pemantapan dan pemeliharan Puskesmas dengan fasilitas atau sarana

dan prasarana yang lengkap di Setiap Kecamatan

(3) Pemantapan, pemeliharan dan pemberdayaan POSYANDU yang

terkoordinasi dengan baik di Setiap RW dan Kelurahan

(4) Pemantapan dan pemeliharaan prasarana dan sarana pendidikan (SDSMP

dan SMA) berskala internasional

(5) Pemantapan dan pemeliharan Prasarana dan sarana pendidikan

sebagai upaya mempercepat WAJAR 12 tahun.

(6) Pemantapan dan pemeliharan sarana dan prasarana/kesejahteraan

dalam rangka peningkatan kualifikasi tenaga kependidikan.

 (7) Pemantapan dan pemeliharan KUKM (Koperasi Usaha Kecil dan

Menengah)

(8) Pemantapan dan pemeliharan sarana dan prasarana KUKM hingga

pembentukan CBD (Central Bisnis Distrik)

(9) Pemantapan dan pemeliharan sistem suporting permodalan dan

pendampingan bagi KUKM pengembangan produk unggulan Kota

Cirebon.

(10) Pemantapan dan pemeliharan mekanisme keterlibatan aktif pemerintah

terhadap produksi, distribusi dan pemasaran akan produk unggulan

Kota Cirebon.

(11) Pemantapan dan pemeliharan sistem terpadu dalam upaya

penanggulangan banjir dan bencana alam serta permasalahan sosial.

(12) Pemantapan dan pemeliharan sistem pemanfaatan lahan tidak produktif

disertai dengan pembangunan ruang terbuka hijau (bufferzone)

(13) Pemantapan dan pemeliharan sarana dan prasarana serta pendidikan

keterampilan bagi para nelayan,

(14) Pemantapan dan pemeliharan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

dan perempuan dalam pembangunan.

(15) Pemantapan, pemeliharan, pengembangan sarana dan prasarana

pariwisata terutama : a) Wisata Bahari/Pantai; b) Wisata Belanja; c)

Wisata Sejarah; serta d) Wisata Kuliner.

(16) Pemantapan dan pemeliharan fungsi jalan untuk mendukung sistem

transportasi terpadu di kota dan lintas kota.

(17) Pemantapan dan pemeliharan jalan/jembatan yang menghubungkan

kawasan-kawasan potensial tumbuh dan berkembang.

(18) Pemantapan pembangunan dan optimalisasi fasilitas Pra Sekolah /TK,

SD/Sederajat, SLTP/Sederajat, dan SLTA/Sederajat guna mendukung/

mengimbangi pertambahan jumlah penduduk.

(19) Pemantapan dan pemeliharan jembatan penyeberangan orang (JPO) di

titik-titik rawan kemacetan lalu-lintas.

(20) Pemantapan dan pemeliharan pelayanan infrastruktur

(21) Pemantapan Pemberdayaan profesionalisme aparatur dan kinerja

pemerintah daerah.

 (22) Pemantapan dan pemeliharan serta terus merevitalisasi pasar-pasar

tradisional yang dinilai mengalami penurunan kualitas fisik lingkungan.

(23) Pemantapan, pemeliharan sistem pengadaan dan pelayanan jaringan

air bersih yang mandiri dan sanitasi pada daerah padat penduduk.

Semua program di atas sangat bijaksana apabila benar-benar menjadi

konsentrasi guna menunjang Kota Cirebon sebagai kota yang menyokong

industri, perdagangan dan jasa yang maju dan religius sebagai sektor

unggulan

BAB IV

PENUTUP

RPJP Daerah Kota Cirebon ini disusun menjadi pedoman bagi seluruh

pemangku kepentingan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintah

daerah. Naskah RPJP ini sebagai koridor dan pedoman bagi seluruh

stakeholders pembangunan di Kota Cirebon.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang ( RPJP ) Kota Cirebon

diharapkan dapat dijadikan bahan untuk :

1. Acuan untuk menyusun visi, misi dan program pembangunan untuk

menyusun RPJM Daerah, Renstra SKPD , RENJA SKPD dan RKPD.

2. Pedoman dalam Penyusunan Program pada tingkat Kecamatan dan

Kelurahan di Seluruh Kota Cirebon.

3. Menciptakan perencanaan pembangunan yang menjamin terwujudnya

sinergitas, keterpaduan dan sinkronisasi dengan arah pembangunan

di Kecamatan dan Kelurahan serta terintegritas dalam pembangunan

regional/provinsi dan nasional.

4. Acuan dalam pembentukan arahan bagi penentu kebijakan program

dan kegiatan pembangunan.

Keberhasilan implementasi RPJP Kota Cirebon sangat tergantung

pada komitmen bersama antara penyelenggara pemerintahan daerah

dengan stakeholders dan seluruh warga masyarakat Kota Cirebon. Untuk itu

RPJP Kota Cirebon 2005 – 2025 agar menjadi suatu pegangan bagi

pemegang kepentingan pembangunan dan pemerintahan di Kota Cirebon

selama 20 tahun ke depan.

Proses yang melibatkan masyarakat sangat mendukung terhadap

optimalnya hasil rumusan RPJP yang diharapkan. Dengan demikian apabila

terdapat kekeliruan dalam perumusan RPJP ini masih ada kesempatan untuk

perbaikan sesuai dengan mekanisme pada ketentuan yang berlaku.

Cirebon, 2008

Wali Kota Cirebon,

SUBARDI, S.Pd.